Tak Ada Uji Publik, Wali Kota Banjarmasin Pertanyakan Pemindahan Ibu Kota Kalsel ke Banjarbaru

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina angkat bicara soal telah disahkannya undang-undang pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Banjarbaru menggantikan Banjarmasin.

Ibnu Sina mengatakan, pengesahan undang-undang pemindahan ibu kota provinsi itu terkesan mendadak.

Terlebih menurutnya, tak ada uji publik yang dilakukan sebelum pemindahan ibu kota Kalsel disahkan.

"Ini bikin undang-undang, bikin Perda saja ada uji publik. Tanya masyarakat sana sini aspirasinya seperti apa. Saya kira perlu diperjelas saja semuanya," ujar Ibnu Sina, dalam keterangan yang diterima, Senin (21/2/2022). 

Baca juga: Banjarbaru Resmi Gantikan Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel

Selain mempertanyakan tak adanya uji publik, Ibnu juga mempertanyakan usulan pemindahan ibu kota Kalsel ke Banjarbaru usulan siapa. 

Selama ini, kata dia, tak ada satupun aspirasi yang diterimanya terkait pemindahan ibu kota. 

"Kalau RUU itu direvisi, lalu kemudian disetujui pindah ke Banjarbaru, saya mau bertanya itu usulan siapa. Kalau memang dibahas, itu berdasarkan aspirasi siapa yang dibawa ke pusat," ujar dia. 

Ibnu menambahkan, pada prinsipnya, dirinya tak masalah ibu kota Kalsel berpindah ke Banjarbaru jika memang ada pembicaraan dari awal. 

Baca juga: Cucu Presiden Jokowi La Lembah Manah Sembuh, Gibran Kembali Masuk Kerja

Menurut Ibnu, dirinya pernah mengikuti pembahasan pemindahan pusat pemerintahan bersama Rudy Ariffin yang menjabat Gubernur Kalsel waktu itu. Bukan pemindahan ibu kota.

"Kami termasuk orang yang sejak awal ikut dalam rancangan RPJMD Kalsel waktu masih duduk sebagai anggota DPRD Kalsel di era Gubernur Rudy Ariffin. Pada saat itu yang dibahas yakni memindah pusat perkantoran ke Banjarbaru. Bukan memindah Ibu Kota," pungkas dia.