Tinjau Lokasi IKN, Puan Maharani Soroti Pertahanan dan Keamanan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta Markas Kepolisian dan TNI dibangun dalam kawasan inti ibu kota negara (IKN).

Hal tersebut agar memudahkan koordinasi lintas kementerian lembaga, legislatif juga pertahanan dan keamanan.

"Saya meminta pertahanan dan keamanan yang ada di IKN bisa terjaga dengan baik. TNI/Polri harus berada di tempat pemerintahan. Kenapa begitu karena agar kita memerlukan koordinasi semua menyatu dalam satu lingkungan," ungkap Puan saat mengunjungi lokasi IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Puan soal IKN Dipindah ke Kaltim: Pemerataan Pembangunan yang Tidak Jawa Sentris

Tak hanya itu, Puan juga meminta kepada kementerian terkait untuk semua hal yang diputuskan terkait IKN, meski kewenangan ekskutif tapi karena menyangkut kepentingan bangsa maka harus dilakukan koordinasi seluruh elemen bangsa, legislatif, juga pertahanan dan keamanan.

"Harus dikordinasikan bersama kemudian diputuskan bersama, jangan satu atau dua kementerian lembaga saja," tegas dia.

Dalam tinjauannya, Puan mengaku sudah melihat langsung lokasi pembangunan istana presiden yang berada di kawasan perbukitan dan sekitarnya akan dibangun gedung pemerintahan serta Gedung DPR RI dan lembaga tinggi negara lainnya.

"Ini adalah satu titik yang menentukan di mana pusat istana presiden beserta seluruh lembaga lain. Tentu saja ini satu kesempatan bagi kita gotong-royong membuktikan bahwa IKN akan bisa dibangun dari awal sesuai kebutuhan," terang dia.

Baca juga: Puan Maharani Tinjau Lokasi IKN, Ini Kegiatan yang Dilakukan

Puan mengeklaim pembangunan IKN akan berwawasan lingkungan dengan konsep smart dan green juga modern.

Karena itu, dalam pembangunannya tentu memperhatikan kontur alam sekitar.

"Kenapa dibangun smart dan green karena itu jadi cita-cita kita semua ke depan dengan IKN yang ramah lingkungan, modern, juga menjaga lingkungan sekitar tentu memberikan satu pembaharuan bahwa IKN yang akan datang berbeda dengan IKN yang ada di DKI Jakarta," terang Puan.