Saat Gibran Dibandingkan dengan Jokowi soal Relokasi Pedagang Pasar Mebel, DPRD: Itukan Tak Serumit Pemindahan PKL Banjarsari

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Solo Sugeng Riyant mengkritik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat soal relokasi Pasar Mebel Gilingan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengusulkan agar Gibran memperbaiki pola komunikasi atas program-program yang direncanakan.

Dia menilai, persoalan relokasi pedagang Pasar Mebel sebetulnya tidak serumit saat Jokowi merelokasi PKL Banjarsari ketika memimpin Solo.

Baca juga: Rudy Ingatankan Gibran Memanusiakan Para Pedagang soal Relokasi Pasar Mebel Kota Solo

"Penolakan-penolakan ini kan tidak perlu jika Pemkot bagus dalam berkomunikasi. Itu kan tak serumit persoalan pemidahan PKL Banjarsari di era Pak Jokowi," kata Sugeng Riyant, kepada Kompas.com, Rabu (16/2/2022).

"Saat itu klir tanpa ekses. Ini pasar mebel jauh lebih sederhana, jumlahnya juga sedikit. Intinya faktor komunikasi. Kalau tak diperbaiki, ke depan akan muncul gejolak yang sama," lanjut dia.

Kisah Jokowi relokasi PKL Banjarsari

Diberitakan Kompas.com, kebijakan relokasi ratusan pedagang kaki lima dari Banjarsari ke Notoharjo, Solo, Jawa Tengah, oleh Joko Widodo ketika dia menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 2006.

Kebijakan itu sempat membuat Jokowi dibenci.

Namun, seiring berjalannya waktu, program itu jugalah yang membuat Jokowi dicintai.

Saat Jokowi bernostalgia dengan blusukan ke Pasar Notoharjo, Sabtu (26/7/2014), ratusan pedagang kaki lima mengerumuninya.

Baca juga: Jokowi Dibenci, Jokowi Dicinta...

Ia disapa, diajak bersalaman, berfoto bersama, bahkan sampai dipeluk oleh para pedagang kaki lima yang dulu sempat "memusuhinya" sebelum direlokasi dari badan jalan di Banjarsari ke pasar itu.

"Dulu mereka ini di jalan-jalan, kumuh dan kotor. Mau direlokasi, mereka menentang. Mereka protes sampai bawa bambu runcing, corat-coret, dan sebagainya," kenang Jokowi di sela blusukan mendadak saat itu.

Menghadapi kondisi demikian, Jokowi lalu memetakan kekuatan-kekuatan oknum-oknum tak bertanggung jawab di balik para PKL tersebut.

Jokowi kemudian memanggil seluruh pemegang lapak PKL itu untuk makan bersama.

Jokowi setidaknya 54 kali makan bersama para tokoh PKL. Makan pagi, siang, maupun malam.

Acara makan pertama hingga pertengahan tak menyentuh apa pun soal proses relokasi.

Para tokoh maupun oknum tak bertanggung jawab itu sempat bingung karena dari awal makan hingga selesai, Jokowi sama sekali tidak menyentuh soal kebijakan relokasi PKL.

Topik relokasi baru disinggung Jokowi pada makan siang ke-54.

"Gimana, jadi bersedia dipindahkan, kan?" kira-kira demikian tanya Jokowi ke para "preman" itu.

Sontak sejumlah tokoh preman itu pun protes. "Nah kan, pasti diajak makan ini ada buntut yang ndak enak," kata mereka.

Baca juga: Solo Raya Mau Jadi Provinsi Baru, FX Hadi Rudyatmo: IKN Saja Belum Selesai, Mau Provinsi Baru

Jokowi bukannya tanpa memikirkan protes itu. Dia telah memiliki strategi khusus.

Kepada sejumlah tokoh PKL itu, Jokowi menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung.

Misalnya, pemberian fasilitas di kios baru, membuka akses transportasi umum di kios baru, hingga memublikasikan keberadaan kios baru ke masyarakat umum.

Hasilnya, Jokowi berhasil merelokasi mereka.

"Itu mindahin mereka pakai karnaval segala. Akhirnya mereka pindah dengan jaminan omzet tidak menurun," kata Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pedagang Pasar Mebel Gilingan menolak audiensi dengan Dinas Perhubungan (Disdag) Kota Solo, dan bersikukuh ingin bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Tujuan pedagang ingin menyampaikan aspirasinya selama adanya pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM), relokasi pedagang ke Pasar Darurat dan pembangunan Pasar Mebel baru di Bong Mojo, Jebres, Kota Solo.

(KOMPAS.COM/FRISTIN INTAN SULISTYOWATI)