Serap Aspirasi Warga Desa, Wagub Jatim: Mereka Ingin Lihat Lagi Ada Pembangunan

KOMPAS.com – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan berbagai perwakilan warga desa karena sudah mendambakan adanya pembangunan-pembangunan fisik.

“Mereka (warga desa) ingin melihat lagi adanya pembangunan-pembangunan, seperti perbaikan jalan-jalan akses untuk ekonomi mereka. Mungkin juga penanganan daerah yang rawan longsor atau lainnya. Itu tentunya berdampak sekali dengan diwajibkannya ini,” kata Emil, dikutip dari keterangan pers resminya, Selasa (15/2/2022).

Dia melanjutkan, niat pemerintah pusat adalah menjaga kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kalau pemerintah daerah (pemda) memiliki data empiris yang jelas, hal itu bisa disampaikan lagi ke pusat.

“Salah satu yang harus segera dijawab rekan-rekan kepala desa adalah yang kemarin bantuan sosial (bansos) tunai tidak dapat lagi dari pusat itu apakah dianggap layak apa tidak layak untuk mendapatkan bantuan dari dana desa,” ujarnya.

Dia mengatakan itu saat bersilaturahmi dengan berbagai perwakilan masyarakat, khususnya kepala desa yang hadir mempertanyakan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD) di Ponorogo, Selasa.

Baca juga: Lewat Millenial Job Center, Wagub Emil Ajak Pemuda Kembangkan Potensi Desa

Ia menjelaskan, Jatim memiliki Rp 7,7 triliun dana desa. Artinya, ada sekitar Rp 3 triliun dana yang akan difokuskan untuk BLT desa.

“Perhitungannya adalah Rp 300.000 per bulan dikalikan 12 bulan hasilnya Rp 3,6 juta. Itu artinya ada sekitar 860.000 sasaran penerima,” ungkapnya.

Emil juga mengatakan, pemerintah pusat memberhentikan BLT sehingga berdampak kepada lebih dari 1 juta penerima di Jatim.

“Artinya, angkanya masih di bawah, tapi dibandingkan apa yang disalurkan BLT DD tahun lalu sejumlah 560.000 ada kenaikan 300.000 artinya dari sasaran tersebut. Bahkan ada desa tadi menyampaikan dulu 25 dari DD harus jadi 94 dan dia bingung nyarinya,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa salah satu hal utama yang dibahas dengan para kepala desa adalah mekanisme pemutakhiran data kemiskinan.

Sebab, kata dia, ada kepala desa yang telah melalui proses rembuk, tetapi sampai di atas gagal. Dia pun akan mengecek prosesnya dari awal hingga gagal.

Baca juga: Wagub Emil Sebut Jatim Berdayakan Wirausaha Muda untuk Entaskan Kemiskinan

“Pemutakhiran data karena kemiskinan bergerak terus, jadi secara periodik ada pemutakhiran data mana yang in mana yang out. Dari situ kalau tidak ada integrasi dari sistem malah jadi gegeran karena forum itu orang mikirnya sudah memutakhirkan data,” tuturnya.