Gubernur Ansar Ungkap Rencana Pengembangan 3 Kawasan Perdagangan Bebas di Kepri

Kompas.com - 15/02/2022, 07:15 WIB

BATAM, KOMPAS.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan setidaknya ada tiga tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) atau free trade zone (FTZ) di Kepri yang terdiri dari BP Batam, BP Bintan (termasuk Tanjungpinang), dan BP Karimun.

"Tugas pertama adalah percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) ini sesuai amanat PP Nomor 41 Tahun 2021 yang mana sampai saat ini belum terealisasi" kata Ansar melalui telepon, Senin (14/2/2022) malam.

Ansar yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK mengatakan, tugas kedua adalah mendorong percepatan FTZ menyeluruh, khususnya di wilayah BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun yang saat ini wilayahnya masih terbatas.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik, PTM di Batam dan Tanjungpinang Dihentikan Sementara

"Sehingga fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi, namun juga oleh masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya" papar Ansar.

Terakhir, tambah Ansar, mengenai remunerasi bagi pegawai BP Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari APBD Kabupaten Karimun, belum mendapatkan remunerasi dari APBN.

"Nanti saat menghadap Menko (Perekonomian) akan kita dorong kembali permasalahan ini," terang Ansar.

Ansar juga mengajak semua untuk bersyukur, karena Kepri mendapatkan privilege dengan keberadaan kawasan khusus ini yang mana tidak semua daerah mendapatkannya.

Baca juga: 2 Remaja di Batam Bongkar Indomaret Demi Chip Game Higgs Domino

"Dengan ini kita dapat memacu investasi di daerah. Namun konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan negara yang hilang karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain," jelas Ansar.

Khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan Gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa Menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.

"Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai wakilnya. Untuk itu Kepala Daerah harus tau program BP Kawasannya" kata Ansar lagi.

Ansar juga mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.

Menurut Gubernur, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun dengan adanya bandara merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.

"Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi," pungkas Ansar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petir Sambar 5 orang di Gubuk Sawah di Pemalang, 3 Orang Tewas, 1 Kritis

Petir Sambar 5 orang di Gubuk Sawah di Pemalang, 3 Orang Tewas, 1 Kritis

Regional
Seorang PNS di NTB Ditangkap atas Kasus Penipuan

Seorang PNS di NTB Ditangkap atas Kasus Penipuan

Regional
ACT Bogor Tak Berizin, Dinsos Monitoring Aktivitas Pengumpulan Donasi Cegah Timbulnya Korban

ACT Bogor Tak Berizin, Dinsos Monitoring Aktivitas Pengumpulan Donasi Cegah Timbulnya Korban

Regional
HPI NTT: Rencana Kenaikan Harga Tiket TN Komodo Mengacaukan Strategi Pemulihan Pariwisata

HPI NTT: Rencana Kenaikan Harga Tiket TN Komodo Mengacaukan Strategi Pemulihan Pariwisata

Regional
Ditabrak Mobil Pikap, Atlet Menembak di Palembang Tewas

Ditabrak Mobil Pikap, Atlet Menembak di Palembang Tewas

Regional
10 Air Terjun di Yogyakarta: Daya Tarik, Jam Buka, dan Harga Tiket

10 Air Terjun di Yogyakarta: Daya Tarik, Jam Buka, dan Harga Tiket

Regional
Gereja di Maluku Sumbang Hewan Kurban untuk Warga Muslim Ambon

Gereja di Maluku Sumbang Hewan Kurban untuk Warga Muslim Ambon

Regional
Curhat Doni Salmanan saat Berkasnya Dilimpahkan ke Pengadilan, Berharap Divonis Ringan

Curhat Doni Salmanan saat Berkasnya Dilimpahkan ke Pengadilan, Berharap Divonis Ringan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 6 Juli 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 6 Juli 2022

Regional
Menengok Jejak Peternakan Kambing Milik ACT di Blora

Menengok Jejak Peternakan Kambing Milik ACT di Blora

Regional
UPDATE Covid-19 di Kaltim, Kalteng, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 6 Juli 2022

UPDATE Covid-19 di Kaltim, Kalteng, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 6 Juli 2022

Regional
Dalam 6 Bulan, BP2MI NTB Catat 637 Kasus PMI Bermasalah

Dalam 6 Bulan, BP2MI NTB Catat 637 Kasus PMI Bermasalah

Regional
Tak Ingin Hubungan Gelapnya Terungkap, Perempuan di Polewali Mandar Bunuh dan Buang Bayinya ke Kebun

Tak Ingin Hubungan Gelapnya Terungkap, Perempuan di Polewali Mandar Bunuh dan Buang Bayinya ke Kebun

Regional
Karena Wasiat Istri, Rusmidi Gratiskan dan Beri Makanan ke Penumpang Angkot Setiap Jumat

Karena Wasiat Istri, Rusmidi Gratiskan dan Beri Makanan ke Penumpang Angkot Setiap Jumat

Regional
Detik-detik Kerbau Mengamuk di Luwu, Warga Pakai Baju Merah Terpental

Detik-detik Kerbau Mengamuk di Luwu, Warga Pakai Baju Merah Terpental

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.