AMBON, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat bersama instansi terkait membahas penanganan dampak konflik antara dua desa bertetangga di Kecamatan Pulau Haruku.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Maluku Tengah itu ikut dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Kapolres Maluku Tengah, dan Dandim Masohi.
Baca juga: Foto Kapolsek Pulau Haruku Berada di Tengah Massa Bentrok Beredar, Ini Penjelasan Polda Maluku
Dalam rapat tersebut, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua ikut memaparkan dampak bentrokan tersebut.
Abua mengungkapkan, tiga warga tewas dan empat orang terluka akibat bentrokan itu. Lalu, 211 rumah warga, 59 motor, sembilan mobil, dan dua ruang kelas SD terbakar.
Selain itu, kata Abua, ribuan tanaman umur panjang warga juga ditebang.
“Dampak bentrok juga menyebabkan 1.030 tanaman cengkih milik warga ikut ditebang,” kata Abua dalam rapat tersebut, Sabtu (5/2/2022).
Abua mengaku telah menghadiri pertemuan dengan Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kapolda, Pangdam, Wakil Gubernur Maluku, Instansi terkait Iainnya dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik.
“Saya telah mendampingi tim Kemenkopolhukam dan Kemendagri untuk memantau lokasi konflik dan lahan yang disengketakan,” sebutnya.
Menurutnya, penanganan korban bentrokan yang saat ini berada di lokasi pengungsian, pihaknya telah menyusun sejumlah skenario, salah satunya berupa penyediaan hunian sementara, relokasi, dan permukiman kembali Negeri Kariuw.
"Penempatan staf medis di pengingsian dan kunjungan rutin dokter puskesmas setiap tiga kali dalam seminggu memantau dan memberikan layanan kesehatan di lokasi pengungsinan. Kami juga menyiapkan rencana belajar mengajar untuk Siswa SD dan SMP di lokasi pengungsian,” katanya.
Abua menambahkan, Pemkab Maluku Tengah telah menetapkan tim penegasan batas tanah Kabupaten Maluku Tengah, serta penyiapan rencana penanganan sementara para pengungsi selama di lokasi pengungsian.
Baca juga: Soal Bentrokan di Pulau Haruku, Kapolda Maluku: Ini Tidak Ada Kaitan Sama Sekali dengan Isu SARA
Ia juga mengaku pihaknya terus menyampaikam imbauan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menyebarkan isu-isu hoaks terkait konflik yang terjadi di wilayah tersebut.
“Meminta masyarakat Dusun Ori Negeri Pelauw dan Kariuw untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian masalah konflik kepada aparat Kepolisian dan pihak berwajib,” jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.