Dugaan Pembabatan Mangrove di Nunukan sejak 2019, DLH Kaltara: Aneh, Kok Kami Tidak Terima Laporan...

Kompas.com - 05/02/2022, 07:28 WIB

NUNUKAN, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Utara Hamsi mengaku heran tidak ada laporan masuk terkait dugaan pembabatan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan. Padahal, kegiatan tersebut diduga sudah terjadi sejak 2019.

"Dari informasi yang kita dapat, itu terjadi sejak 2019. Aneh saja, kok kami tidak menerima ada laporan masuk. Padahal, diberitakan ada masyarakat yang melaporkan itu ke DLH Kabupaten," kata Hamsi saat dikonfirmasi, Jumat (4/2/2022).

Ia menyayangkan kurang pekanya para petugas lingkungan hidup atas kondisi yang terjadi.

Padahal, keberadaan mangrove, selain menjaga ekosistem dan biota laut, bisa menjadi komoditas ekonomi saat dikompensasikan melalui skema perdagangan karbon.

Perdagangan karbon dari sektor hutan ini masuk dalam skema REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation +).

"Tolong Pemerintah Daerahnya memantau, jangan sampai terjadi penebangan mangrove. Kaltara juga tengah menggodok perda pertumbuhan ekonomi hijau, dan Kaltara juga menjadi wilayah yang ditunjuk Presiden untuk mangrove terbesar dengan menanam pada lahan 600.000 hektar," katanya.

Baca juga: Banjir Kiriman Malaysia Bikin Kabupaten Nunukan Rugi Rp 60 Miliar Lebih

Pemerintah daerah, tambah dia, perlu memastikan izin pembabatan mangrove tersebut.

"Jika tidak sesuai, wajib hukumnya bagi mereka untuk menindaklanjuti persoalan ini," jelasnya.

Hamsi menegaskan, pembabatan mangrove bukan perkara sepele, karena pelaku bisa terancam pidana dengan konsekuensi hukuman berat.

"Makanya saya menyesalkan ketika DLH Kabupaten menjawab bahwa kewenangan mereka lumpuh. Kalau memang terjadi sejak 2019, bukankah mereka masih memiliki kewenangan? Karena kewenangan DLH baru dicabut antara 2020/2021," katanya.

Selain itu, DLH memiliki tugas pembinaan dan perlindungan lingkungan. Tanggung jawab moral terhadap tugas tersebut seharusnya lebih diutamakan.

 

Hamsi menyebutkan, petugas pembinaan dan perlindungan lingkungan seharusnya tak mengeluarkan alasan tidak memiliki kewenangan saat melihat kerusakan lingkungan di depan mata.

"Ini terkait tanggung jawab terhadap lingkungan. Beralihnya kewenangan bukan berarti daerah sama sekali tidak bisa melakukan apa pun. Bisa dikoordinasikan, mungkin kami akan turun juga melihat langsung ke lapangan," kata Hamsi.

Polres Nunukan turun tangan

Dugaan pembabatan hutan mangrove oleh oknum pengusaha ini pun tengah bergulir di kepolisian.

Kapolres Nunukan AKBP Ricky Hadianto menegaskan, kasus tersebut sedang diselidiki polisi.

Baca juga: Sekitar 8 Hektar Mangrove di Nunukan Diduga Dibabat Oknum Pengusaha, Terjadi sejak 2019

"Yang pasti, terkait info awal pembabatan mangrove, kami dari Polres melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk pengecekan lokasi, mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan Pemkab Nunukan serta instansi terkait," kata Ricky saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, sekitar delapan hektar hutan mangrove di RT 08, Desa Binusan Dalam, diduga dibabat salah satu oknum pengusaha di Nunukan.

Lahan tersebut diklaim sebagai milik pribadi dan dijadikan perkebunan kelapa pandan.

Meski pembabatan mangrove diduga sudah terjadi sejak 2019, belum pernah terdengar ada penindakan dari pemerintah daerah ataupun aparat keamanan di Nunukan.

UPT KPH Nunukan dan DLH Nunukan sama-sama beralasan bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa pasca-kewenangan ditarik ke provinsi dan pemerintah pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tradisi Midodareni dalam Pernikahan Adat Jawa dan Susunan Acaranya

Tradisi Midodareni dalam Pernikahan Adat Jawa dan Susunan Acaranya

Regional
Seniman di Solo Ikut Dilibatkan dalam Pernikahan Kaesang-Erina, Ini Alasannya

Seniman di Solo Ikut Dilibatkan dalam Pernikahan Kaesang-Erina, Ini Alasannya

Regional
Panitia Pernikahan Kaesang-Erina di Solo Siapkan Shuttle Bus di Lokasi Parkir dan Hotel agar Tak Macet

Panitia Pernikahan Kaesang-Erina di Solo Siapkan Shuttle Bus di Lokasi Parkir dan Hotel agar Tak Macet

Regional
Tak Punya Uang, Wanita di Batam Gadaikan Ijazah Teman Sekamarnya Rp 4 Jutaan

Tak Punya Uang, Wanita di Batam Gadaikan Ijazah Teman Sekamarnya Rp 4 Jutaan

Regional
Gunung Semeru Masih Luncurkan Awan Panas Sejauh 1 KM Pagi Ini

Gunung Semeru Masih Luncurkan Awan Panas Sejauh 1 KM Pagi Ini

Regional
Gibran Wacanakan Ganti Nama Jalan Diponegoro Jadi Ngarsopuro, Branding Pariwisata Jadi Alasannya...

Gibran Wacanakan Ganti Nama Jalan Diponegoro Jadi Ngarsopuro, Branding Pariwisata Jadi Alasannya...

Regional
3 Dicari, Jenazah Pemancing yang Diterkam Buaya Ditemukan Utuh

3 Dicari, Jenazah Pemancing yang Diterkam Buaya Ditemukan Utuh

Regional
31 Warga Sikka Meninggal akibat Laka Lantas Sepanjang 2022, Polisi Sebut Banyak karena Pengaruh Alkohol

31 Warga Sikka Meninggal akibat Laka Lantas Sepanjang 2022, Polisi Sebut Banyak karena Pengaruh Alkohol

Regional
Nataru, KA Baturraden Ekspress Relasi Purwokerto-Bandung PP Kembali Beroperasi, Catat Jadwalnya

Nataru, KA Baturraden Ekspress Relasi Purwokerto-Bandung PP Kembali Beroperasi, Catat Jadwalnya

Regional
Gibran Konsultasi Budayawan Rencana Ganti Nama Jalan Diponegoro di Solo Menjadi Jalan Ngarsopuro

Gibran Konsultasi Budayawan Rencana Ganti Nama Jalan Diponegoro di Solo Menjadi Jalan Ngarsopuro

Regional
Kisah Para Penyandang Disabilitas yang Menolak Menyerah hingga Bekerja di Hotel Meotel Purwokerto

Kisah Para Penyandang Disabilitas yang Menolak Menyerah hingga Bekerja di Hotel Meotel Purwokerto

Regional
Insiden Sopir Taksi Online Tewas Dianiaya, Satpol PP Purworejo Sarankan Para Pengusaha Karaoke Bentuk Paguyuban

Insiden Sopir Taksi Online Tewas Dianiaya, Satpol PP Purworejo Sarankan Para Pengusaha Karaoke Bentuk Paguyuban

Regional
Kasus HIV/AID di Lembata NTT Tembus 298

Kasus HIV/AID di Lembata NTT Tembus 298

Regional
ART di Bengkulu Lapor ke Hotman Paris, Diperkosa dan Dihamili Anak Majikan hingga Dipolisikan

ART di Bengkulu Lapor ke Hotman Paris, Diperkosa dan Dihamili Anak Majikan hingga Dipolisikan

Regional
Bupati Lumajang: Saya Pastikan Hunian Relokasi Aman, Tak Ada Aliran Lahar Semeru

Bupati Lumajang: Saya Pastikan Hunian Relokasi Aman, Tak Ada Aliran Lahar Semeru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.