Pemkab Pamekasan Usut Penjualan Pupuk Subsidi Ilegal ke Tuban dan Ponorogo

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengusut distributor pupuk yang menjual pupuk subsidi secara ilegal ke Kabupaten Tuban dan Kabupaten Ponorogo.

Pihak kepolisian di Tuban dan Ponorogo telah mengungkap penjualan pupuk subsidi secara ilegal itu.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengaku akan segera menggelar rapat dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk memastikan distributor yang melanggar aturan penjualan pupuk.

Baddrut mengaku sudah melaksanakan audit internal dan memastikan bahwa pelakunya bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

"Secara internal kami akan usut siapa distributor yang melakukan itu. Ini kejahatan yang harus diungkap," kata Baddrut Tamam saat ditemui, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Jual Pupuk Subsidi Ilegal, 2 Petani di Ponorogo Jadi Tersangka

Baddrut menambahkan, setelah terungkap identitas distributor tersebut, pihaknya akan mengusulkan kepada BUMN yang mengelola pupuk agar distributor tersebut dicabut statusnya sebagai distributor. Hal itu sebagai sanksi administrasi kepada distributor nakal.

Sedangkan untuk sanksi pidananya, Baddrut meminta aparat untuk menangani secara transparan.

"Distributor nakal yang merampas hak petani harus disanksi, baik administrasi ataupun hukum," imbuhnya.

Baca juga: Polisi: Situasi di Mapolres Pamekasan Kondusif Setelah Aksi Unjuk Rasa Jemaah Habib Yusuf

Sebabkan pupuk subsidi di Pamekasan langka

Baddrut mengakui bahwa terjadi kelangkaan pupuk di Pamekasan dalam dua bulan yang lalu. Akibatnya, petani di Pamekasan kebingungan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Petani harus membeli pupuk dengan harga lebih tinggi dari harga eceran.

Oleh sebab itu, pihaknya mendukung penuh aparat penegak hukum agar pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, proses hukum tersebut sebagai pelajaran bagi seluruh distributor pupuk agar tidak menyalahgunakan penggunaan pupuk subsidi.