Nelayan Ingin Kapal Perang Bantu Atasi "Trawl", Ini Kata DKP Bengkulu

BENGKULU, KOMPAS.com - Organisasi Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) melaporkan mengenai meningkatnya aktivitas penangkapan ikan menggunakan trawl atau jaring pukat di perairan Bengkulu.

Perwakilan nelayan berencana melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait.

Ada beberapa usulan nelayan. Salah satunya yakni, pemerintah diminta menyiagakan kapal perang untuk berpatroli rutin di sepanjang 525 kilometer panjang pantai Bengkulu.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Sri Hartati membenarkan bahwa aktivitas trawl di laut Bengkulu memang ada.

Baca juga: Trawl Merajalela, ANTB Minta Kapal Perang Patroli di Perairan Bengkulu

"Trawl memang ada, tidak saja di Bengkulu, semua daerah, hal sama," kata Sri Hartati saat bertemu Kompas.com, Senin (31/1/2022).

Masukan ANTB terkait menyiagakan kapal perang di laut Bengkulu, menurut Sri Hartati, bisa saja dilakukan.

Namun, TNI tentu belum dapat bertindak sebelum pemerintah daerah berkoordinasi.

"Kapal perang itu belum saatnya, karena kapal perang sudah jelas peruntukannya untuk menjaga wilayah RI, bukan untuk patroli urusan trawl. Namun, kalau memang Pemda meminta, TNI pasti siap membantu," kata Sri Hartati.

Baca juga: Begini Taktik Kapal Trawl di Bengkulu Mengelabui Petugas dan Nelayan Tradisional

Menurut data DKP, pada 2019 terdapat 200 kapal trawl di Bengkulu.

Menurut Sri, trawl di Bengkulu dimulai sejak 1990, yang dibawa dari Sibolga, Sumatera Utara, lalu berkembang dan mendapatkan penolakan nelayan Bengkulu di Kabupaten Mukomuko.

Saat itu, kasus tersebut diselesaikan dengan hukum adat setempat.

"Konflik ini sudah berlangsung panjang, pemerintah terus melakukan koordinasi, pendampingan, pada kedua belah pihak," kata dia.

Baca juga: Sempat Kejar-kejaran dengan Aparat, Kapal Trawl Berbendera Malaysia Ditangkap di Selat Malaka

Menurut Sri, langkah yang dilakukan Pemprov Bengkulu sudah banyak.

Pernah ada kesepakatan antara nelayan trawl dengan Pemprov Bengkulu untuk mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan.

Bahkan, perwakilan nelayan trawl dibawa ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendapatkan alat tangkap pengganti trawl. Namun, nelayan trawl menolak ganti alat tangkap.

"Di KKP ada banyak jenis alat tangkap, mereka diminta memilih alat tangkap jenis apapun yang diperlukan asal jangan trawl, karena regulasi melarang. Namun nelayan trawl tidak mau. Maunya mereka alat tangkap yang bisa menangkap semua hasil laut seperti trawl. Akhinya mereka tidak ambil alat tangkap yang ditawarkan," kata Sri.

Baca juga: Tak Kunjung Berhenti Beroperasi 2 Kapal Trawl Dibakar Nelayan

Pihaknya juga pernah menggagas kerja sama dan koordinasi dengan Pemprov Sumbar, karena saling tuding antara Bengkulu dan Sumbar soal trawl.

"Sumbar tuding trawl dari Bengkulu, begitu juga sebaliknya. Maka kami buat kerja sama dengan Sumbar, agar ada koordinasi penanganan trawl yang terintegratif," ujar Sri.

Terkait kapal patroli laut, DKP memiliki kapal patroli lengkap dan canggih.

Patroli dilakukan secara rutin, namun karena tingginya biaya operasional, maka patroli intensitasnya kurang maksimal.

Anggaran untuk patroli di APBD Provinsi Bengkulu tahun 2022 hanya Rp 300 juta. Itu mencakup 525 kilometer garis pantai Bengkulu.

DKP juga telah membuat tim percepatan penyelsaian konflik nelayan yang diketuai Sekda, dan terdiri dari banyak pihak.

DKP juga membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) untuk melaporkan aktivitas dan menjaga sumber daya ikan.

Poin yang penting, menurut Sri, adanya kemauan dan komitmen nelayan trawl untuk beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.