Kompas.com - 28/01/2022, 15:15 WIB

PADANG, KOMPAS.com-Warga Padang, Sumatera Barat Hardjanto Tutik yang menggugat Presiden Jokowi menduga pemerintah tidak mau membayar utang negara tahun 1950 itu.

Alasan pemerintah yang menyebutkan utang sudah kedaluwarsa dengan dalih Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tahun 1978 dinilai mengada-ada dan tidak sah secara hukum.

"KMK itu tidak sah karena tidak dimasukkan dalam lembaran negara sehingga tidak sah untuk umum," kata kuasa hukum penggugat, Amiziduhu Mendrofa kepada Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Mediasi Gagal, Jokowi dan Menkeu Tak Bersedia Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang

Mendrofa mengatakan KMK itu mengangkangi Undang-undang nomor 24 tahun 2002, tentang surat hutang negara (obligasi) tahun 1950, menyebutkan program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat hutang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat hutang, pembiayaan kredit progam, yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo.

"Dalam undang-undang sudah dinyatakan sah, kenapa di KMK bisa disebut kedaluwarsa. Aneh, utang kok bisa kedaluwarsa," jelas Mendrofa.

Mendrofa mengatakan, UU jelas lebih tinggi tingkatannya dari KMK yang belum terdaftar dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Menurut Mendrofa, sesuai dengan asas fiksi hukum bahwa peraturan yang dapat diberlakukan diketahui dan diberlakukan secara umum harus didaftarkan pada lembaran negara.

Sedangkan KMK No. 466a/1978 tersebut tidak pernah didaftarkan pada Lembaran Negara RI, sehingga Presiden dan Menkeu RI tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengembalikan utang negara tersebut kepada penggugat.

Menurut Mendrofa, sesuai dengan asas fiksi hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 81 disebutkan bahwa setiap orang mengetahuinya sebuah peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia.

"Kalau KMK ini saya tidak menemukan dalam lembaran negara sehingga tidak sah untuk umum," jelas Mendrofa.

Baca juga: Warga Padang Gugat Presiden Jokowi Terkait Utang Pemerintah RI Rp 60 M Sejak Tahun 1950

Kemudian sebelumnya putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Kr/1961 menegaskan bahwa tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara.

"Jadi landasan KMK itu tidak bisa dijadikan dalih untuk tidak membayar utang karena itu tidak sah," kata Mendrofa.

Mendrofa berharap pemerintah tidak mempersulit kliennya yang sudah berjasa membantu pemerintah dalam kesulitan.

"Kita berharap pemerintah arif dan Pak Presiden Jokowi membuka hati untuk segera membayar utang klien saya," jelas Mendrofa.

Sebelumnya diberitakan, mediasi antara warga Padang, Sumatera Barat, Hardjanto Tutik dengan Presiden Joko Widodo terkait gugatan utang pemerintah sejak tahun 1950 yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (26/1/2022) gagal.

Mediasi yang difasilitasi hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dengan tergugat.

Tergugat Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan dan ikut tergugat DPR RI tidak bersedia membayar utang tersebut.

Dalam jawaban tertulis tergugat Menteri Keuangan yang diwakili 12 orang pengacara itu disebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 466a/1978 diatur surat obligasi yang telah lewat waktu lima tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan pelunasan tanggal 28 November 1978, namun jika tidak diuangkan maka akan kadaluarsa.

"Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena surat obligasi yang diklaim oleh penggugat sebagai mana mestinya tidak dimintakan/ditagihkan pelunasannya paling lambat lima tahun sejak KMK tersebut, maka surat obligasi tersebut jadi daluarsa sehingga proposal permohonan penggugat tidak dapat kami penuhi," tulis Didik Hariyanto dan kawan-kawan di jawaban tertulisnya.

Awal utang

Kuasa hukum Hardjanto, Amiziduhu Mendrofa mengatakan proses utang piutang berawal dikeluarkannya undang-undang darurat RI No. 13 tahun 1950 tentang pinjaman darurat, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Maret 1950 dan ditanda tangani Presiden RI, Soekarno.

"Dengan adanya Undang-Undang itu dan negara sedang dalam kesulitan maka saat itu Lim Tjiang Poan meminjamkan uangnya kepada Pemerintah RI," kata Mendrofa kepada Kompas.com, Jumat (21/1/2022) di Padang.

Baca juga: Duduk Perkara Warga Padang Gugat Jokowi, Berawal dari Utang Rp 80.300 tahun 1950 hingga Ditagih Rp 60 M

Menurut Mendrofa, berdasarkan bukti penerimaan uang pinjaman oleh tergugat yang ditanda tangani oleh Sjafruddin Prawiranegara selaku menteri keuangan tahun 1950 sebesar Rp80.300, dengan bunga sebesar 3 persen per satu tahun, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman Pemerintah Indonesia, terhitung dari tanggal 1 April 1950 sampai 2021 sudah 71 tahun ditambah bunga dikonversikan dengan emas 0,633 kg adalah sebanyak 42,813 kg emas murni.

"Jika diuangkan sekarang mencapai Rp 60 miliar," kata Mendrofa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Perkirakan 206 Juta Penduduk Indonesia Akan Ikut Pemilu 2024

Kemendagri Perkirakan 206 Juta Penduduk Indonesia Akan Ikut Pemilu 2024

Regional
Aktivitas Tambang Picu Penyalahgunaan BBM Subsidi di Bangka Belitung

Aktivitas Tambang Picu Penyalahgunaan BBM Subsidi di Bangka Belitung

Regional
Jarang Bergaul, Pria di Buru Ditemukan Tewas di Kamar, Diduga Bunuh Diri

Jarang Bergaul, Pria di Buru Ditemukan Tewas di Kamar, Diduga Bunuh Diri

Regional
Pengemis Marah Tak Diberi Uang, Pengamat Sebut Bisa Dipidanakan

Pengemis Marah Tak Diberi Uang, Pengamat Sebut Bisa Dipidanakan

Regional
Cerita Penggemar MXGP Samota, Rela Naik Bukit hingga Dirikan Tenda demi Nonton Tim Gajser dan Prado

Cerita Penggemar MXGP Samota, Rela Naik Bukit hingga Dirikan Tenda demi Nonton Tim Gajser dan Prado

Regional
5 Ton Pertalite di Malinau Ludes Terbakar, Seorang Pemadam Kebakaran Sempat Pingsan Saat Jinakkan Api

5 Ton Pertalite di Malinau Ludes Terbakar, Seorang Pemadam Kebakaran Sempat Pingsan Saat Jinakkan Api

Regional
Warga Terganggu, Pengunjung Holywings Palembang Dibubarkan Polisi

Warga Terganggu, Pengunjung Holywings Palembang Dibubarkan Polisi

Regional
Ga Pernah Kapok, 3 Kali Ditangkap 3 Kali Ditembak, Residivis Ini Mencuri Lagi 2 Minggu Setelah Bebas Penjara

Ga Pernah Kapok, 3 Kali Ditangkap 3 Kali Ditembak, Residivis Ini Mencuri Lagi 2 Minggu Setelah Bebas Penjara

Regional
Sandiaga Uno: MXGP Samota Masuk Kalender Even Nasional dan Internasional

Sandiaga Uno: MXGP Samota Masuk Kalender Even Nasional dan Internasional

Regional
5 PTN di Jawa Tengah yang Buka Jalur Mandiri, Bisa Pakai Nilai UTBK SBMPTN 2022

5 PTN di Jawa Tengah yang Buka Jalur Mandiri, Bisa Pakai Nilai UTBK SBMPTN 2022

Regional
Reaksi Gibran Saat Disebut Sebagai Ketua INASPOC Karbitan: Sini Datang ke Solo, Gantikan Saya

Reaksi Gibran Saat Disebut Sebagai Ketua INASPOC Karbitan: Sini Datang ke Solo, Gantikan Saya

Regional
Cegah PMK Jelang Idul Adha, 500 Sapi di Rokan Hulu Riau Divaksin

Cegah PMK Jelang Idul Adha, 500 Sapi di Rokan Hulu Riau Divaksin

Regional
Isi Surat untuk Jokowi dari Ibunda TKI Cianjur yang Tewas di Arab Saudi

Isi Surat untuk Jokowi dari Ibunda TKI Cianjur yang Tewas di Arab Saudi

Regional
Respons Ketua PDIP Solo Soal Wacana Duet Pemersatu Bangsa Anies-Ganjar

Respons Ketua PDIP Solo Soal Wacana Duet Pemersatu Bangsa Anies-Ganjar

Regional
Perkutut Lokal, Lambang Limo Wasto yang Mulai Digemari Masyarakat

Perkutut Lokal, Lambang Limo Wasto yang Mulai Digemari Masyarakat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.