Diduga Memeras, 4 Polisi Personel Polda Kepri Dilaporkan ke Mabes Polri

BATAM, KOMPAS.com - Empat personel Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) dilaporkan atas dugaan pemerasan oleh salah satu warga Batam bernama Junan Gunawan Panjaitan.

Peristiwa dugaan pemerasan ini, dilaporkan langsung ke Propam Mabes Polri pada tanggal 17 Januari 2022 lalu ini.

"Benar klien saya telah membuat laporan bernomor  SPSP2/325/I/2022/Bagayudan. Inti aduan adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 4 oknum kepolisian Polda Kepri ke Propam Mabes Polri," kata Bachtiar Simatupang selaku kuasa hukum melalui telepon, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Buntut Demo Anarkis di Mapolda Jabar, Polisi Tangkap Ketua Umum GMBI

Keempat personel Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri ini dua di antaranya berinisial AKP DN dan AKP YA dan oknum lainnya merupakan anggota dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berinisial DM dan JK.

Bachtiar menerangkan, permintaan uang yang dilakukan oleh oknum kepolisian ini, terkait dengan kasus penculikan anak yang sebelumnya sempat ditangani oleh jajaran Ditreskrimum Polda Kepri.

Dari keterangan kliennya, dugaan pemerasan dilakukan dengan alasan agar kasus selesai dan kliennya menuturkan akan menyanggupi hal tersebut.

"Untuk uang yang diminta totalnya sebesar Rp 300 juta. Dan disebutkan sebagai alasan untuk penangguhan penahanan," terang Bachtiar.

Duduk perkara

Ia kemudian menjelaskan mengenai kasus yang menjadi awal dugaan pemerasan, yang dialami oleh kliennya.

Permasalahan ini berlangsung pada tahun 2019 lalu. Saat itu, adik kandung laki-lakinya meninggal dunia dan meninggalkan wasiat untuk menjaga dan merawat anak dari almarhum.

Menindaklanjuti wasiat tersebut dan diketahui bahwa istri dari almarhum telah menikah lagi, maka Junan atau kliennya melakukan permohonan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Hasilnya, seluruh permohonan Junan untuk mengasuh anak dari adik laki-lakinya ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Batam, hal ini tertera dalam penetapan Nomor : 1181/Pdt.P./2019/PN.Btm.

"Karena memiliki hak sepenuhnya atas anak tersebut, yang diakui oleh negara. Anak tersebut dibawa menuju Pematang Siantar, untuk mengunjungi neneknya dan mengunjungi makam ayahnya. Di sanalah laporan upaya penculikan itu dilakukan oleh iparnya, yang juga memiliki hak asuh putusan dari Pengadilan Agama," terang Bachtiar.

Baca juga: Polisi Tangkap Ratusan Anggota Ormas yang Ricuh Saat Demo di Mapolda Jabar

Kliennya kemudian diketahui melakukan perjalanan ke Pematang Siantar pada 30 November 2019 lalu, dengan sepengetahuan dari iparnya.

Namun dikarenakan pekerjaan, pada tanggal 2 Desember 2019, kliennya terpaksa harus kembali ke Batam dan meninggalkan keponakannya di rumah neneknya, dengan jadwal kepulangan ke Batam pada tanggal 6 Desember 2019.

Saat menunggu waktu kepulangan dari keponakannya, untuk kemudian dipulangkan ke rumah ibu kandungnya.

Ditangkap

Pada tanggal 4 Desember 2019, petugas Unit IV Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penangkapan di rumah kliennya yang berada di kawasan Sukajadi.

"Sekitar pukul 23.00 WIB malam ditangkap di rumah, pengakuan klien saya, dia melihat ada personel dari Polda Kepri yang membawa pistol, sehingga tidak memberikan perlawanan dan tidak membantah. Saat proses penangkapan, dilakukan penyitaan handphone dan penggeledahan rumah. Hal itu membuat trauma istri dan anak klien saya yang masih berada di bawah umur. Karena dibentak oleh para petugas yang datang," jelas Bachtiar.

Tidak hanya itu, pada saat proses pemeriksaan, dirinya mengungkapkan bahwa beberapa aparat kepolisian melakukan tindakan pemeriksaan dengan kekerasan.

Pada 6 Desember 2019, pihak Subdit IV Satreskrim Polda Kepri menetapkan kliennya sebagai tersangka penculikan dan dijerat Pasal 330 dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun dan sempat menjalani rilis di sejumlah media massa pada tanggal 10 Desember 2019.

Tanggal 14 Desember 2019, kliennya kemudian dipindahkan ke Rutan Tembesi walau belum diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Batam.

"Di tanggal 13 inilah permintaan uang Rp 300 juta ini terjadi. Bahkan sempat disebut Rp100 juta akan diserahkan ke Kejaksaan," ujar Bachtiar.

Baca juga: Pria yang Naiki Patung Maung Lodaya di Mapolda Jabar Ditangkap

Kliennya akhirnya dapat memberikan uang tersebut pada tanggal 27 Desember 2019, dan akhirnya penangguhan serta wajib lapor baru dapat dijalani pada tanggal 31 Desember 2019.

Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan upaya restorative justice atau upaya perdamaian antara korban dan Junan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Januari 2020.

Bachtiar juga menegaskan, pada proses restorative justice ini, klien nya berada dalam kondisi terancam sehingga mengikuti permintaan dari pihak penyidik.

"Klien saya diwajibkan untuk menyerahkan semua harta benda milik almarhum adiknya kepada iparnya dan menandatangani perjanjian damai antara korban dan klien saya, dalam pengawasan dari pihak kepolisian. Di sana pula wajib lapor yang sebelumnya sudah dijalani klien saya akhirnya gugur," jelas Bachtiar.

Luka lama

Saat ditanyakan alasan pelaporan dugaan pemerasan ini baru dilakukan pada tahun 2022, Bachtiar menuturkan akibat perlakuan dari salah satu terlapor berinisial DM.

Di mana sekitar bulan Juni 202, terlapor DM sempat bertemu dengan kliennya saat beraktivitas bersepeda di kawasan Hutan Duriangkang.

"Di sana saat beristirahat, DM membuka kembali luka lama itu di hadapan orang yang ikut kegiatan sepeda itu. Padahal klien saya sudah berusaha melupakan semua peristiwa itu. Yang sampai saat ini masih meninggalkan bekas bagi anaknya, yang wajib menjalani pemeriksaan psikologis setiap minggu," terang Bachtiar.

Baca juga: Anggota Ormas Demo Ricuh di Mapolda Jabar Bertambah Jadi 731 Orang, 19 Positif Narkoba

Mengenai kasus ini, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhart membenarkan hal tersebut, dan menjelaskan bahwa dugaan pemerasan ini sedang dalam proses penyelidikan Propam Mabes Polri.

"Laporan ditangani Propam Mabes Polri, silahkan konfirmasi ke Propam ya," singkatnya melalui aplikasi pesan singkat, Jumat (28/1/2022).