"Ya namanya proses seleksi ada yang puas dan ada yang tidak puas, termasuk adik saya namanya Rozin, tinggal di Desa Gedongsari ya itu enggak lulus, dan biasa saja, bahwa terus disangkanya peh adike bupati terus lulus, ternyata ya enggak lulus juga," terang dia.
Dalam kesempatan tersebut, Arief juga menanggapi dugaan adanya politik uang dalam proses pengisian lowongan tersebut.
"Itu asumsi, mana buktinya. Kami kan juga enggak bisa itu, itu kan ranahnya sudah ranah hukum, silakan kalau memang ada bukti dan sebagainya, APH siap untuk menerima aduan laporan dari masyarakat yang memang menemukan bukti atau sebagainya ya silakan dilaporkan," ujar dia.
Baca juga: Cerita Peserta yang Gagal Ikuti Tes Perades di Blora, Tidak Mau Ikut Permainan Uang
Sekadar diketahui, pengisian perangkat desa (perades) yang dikuti oleh sekitar 194 desa dengan jumlah lowongan perangkat sebanyak 857 jabatan sudah selesai dilaksanakan.
Antusiasme masyarakat untuk mengisi lowongan tersebut sangatlah banyak. Maka tak heran, mereka rela melakukan segala cara untuk dapat menempati lowongan itu.
Beragam dugaan bermunculan terkait adanya jual beli jabatan.
Sehingga, usai pelaksanaan tes pengisian perades kali ini, banyak dari mereka yang gagal lolos perangkat desa melakukan aksi unjuk rasa karena merasa dicurangi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.