Mediasi Gagal, Warga Padang Berharap Hakim Meminta Jokowi Bayar Utang Rp 60 Miliar

Kompas.com - 27/01/2022, 13:31 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Setelah mediasi gagal, kuasa hukum dari warga Padang, Sumatera Barat, Hardjanto Tutik yang menggugat Presiden Jokowi terkait utang pemerintah sejak tahun 1950 mempersiapkan bukti serta saksi untuk menghadapi persidangan.

Hardjanto Tutik sendiri merupakan anak kandung dari Lim Tjiang Poan, seorang pengusaha rempah yang meminjamkan uang kepada Pemerintah Republik Indonesia tahun 1950 lalu.

Sebelumnya, mediasi yang difasilitasi hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dengan tergugat pada Rabu (26/1/2022).

Adapun tergugat Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan dan ikut tergugat DPR RI tidak bersedia membayar utang tersebut.

Baca juga: Duduk Perkara Warga Padang Gugat Jokowi, Berawal dari Utang Rp 80.300 tahun 1950 hingga Ditagih Rp 60 M

Kuasa hukum Hardjanto, Amiziduhu Mendrofa mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri (PN) Padang setelah mediasi yang dilakukan gagal.

"Lanjut ke persidangan. Kita siapkan semua bukti dan saksi yang kita butuhkan. Jadwal sidang masih menunggu dari PN Padang," kata Mendrofa yang dihubungi Kompas.com, Kamis (27/1/2022).

Mendrofa menyebutkan tidak ada jalan lain selain persidangan untuk meminta uang kliennya yang dipinjam pemerintah sejak tahun 1950 tersebut.

Baca juga: Alasan Jokowi dan Menkeu Tolak Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang

Dalam persidangan nanti, Mendrofa berharap hakim mengeluarkan putusan untuk memerintahkan pemerintah membayar utang ke kliennya.

Mendrofa mengaku sangat kecewa usaha mediasi yang difasilitasi hakim PN Padang gagal setelah pihak tergugat menyatakan utang negara tersebut sudah kadaluarsa.

Padahal, kata Mendrofa, dalam mediasi itu pihaknya sudah menawarkan keringanan pembayaran bunga sebesar 3 persen itu.

"Sudah kita tawarkan keringanan pembayaran bunga, tapi pihak tergugat bersikukuh menyebutkan utang klien saya sudah kadaluarsa dengan dalih Keputusan Menteri Keuangan tahun 1978," kata Mendrofa.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NUSANTARA] Anggota Pencak Silat Tewas Dikeroyok | Cerita Warga Terdaftar PKH tapi Tak Terima Bantuan

[POPULER NUSANTARA] Anggota Pencak Silat Tewas Dikeroyok | Cerita Warga Terdaftar PKH tapi Tak Terima Bantuan

Regional
Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 23 Mei 2022, Pagi Berawan, Sore Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 23 Mei 2022, Pagi Berawan, Sore Hujan Ringan

Regional
100 Calon Jemaah Umrah Blora Terlantar, Ini Sebabnya

100 Calon Jemaah Umrah Blora Terlantar, Ini Sebabnya

Regional
Hendriwan Dilantik Sebagai Penjabat Bupati Boalemo, Ini Tugas Utamanya

Hendriwan Dilantik Sebagai Penjabat Bupati Boalemo, Ini Tugas Utamanya

Regional
Jatuh Bangun Hendika, Mahasiswa Unnes Peraih Emas Panahan SEA Games

Jatuh Bangun Hendika, Mahasiswa Unnes Peraih Emas Panahan SEA Games

Regional
Helm yang Diambil Oknum Perangkat Desa di Kantor Pengadilan Agama Brebes Sudah Dikembalikan, Dititipkan ke Satpam

Helm yang Diambil Oknum Perangkat Desa di Kantor Pengadilan Agama Brebes Sudah Dikembalikan, Dititipkan ke Satpam

Regional
Ratusan Penumpang KM Sirimau yang Kandas Lanjutkan Pelayaran dengan KM Wilis

Ratusan Penumpang KM Sirimau yang Kandas Lanjutkan Pelayaran dengan KM Wilis

Regional
Spekulan di Lamongan Takuti Pemilik Sapi Terjangkit PMK Agar Jual Murah

Spekulan di Lamongan Takuti Pemilik Sapi Terjangkit PMK Agar Jual Murah

Regional
Mantan Bupati Blora Djoko Nugroho Hengkang ke Gerindra, Ini Tanggapan Nasdem

Mantan Bupati Blora Djoko Nugroho Hengkang ke Gerindra, Ini Tanggapan Nasdem

Regional
Kasus Gratifikasi Rp 46,8 Milliar, Mantan Wali Kota Batu Kembali Divonis 7 Tahun Penjara

Kasus Gratifikasi Rp 46,8 Milliar, Mantan Wali Kota Batu Kembali Divonis 7 Tahun Penjara

Regional
Kepala BIN Sulteng Akan Dilantik sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat

Kepala BIN Sulteng Akan Dilantik sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat

Regional
Video Viral Kereta Wisata Tabrak Minibus di Semarang, Warga Sempat Teriak Peringatkan Sopir

Video Viral Kereta Wisata Tabrak Minibus di Semarang, Warga Sempat Teriak Peringatkan Sopir

Regional
'Saya Terdaftar Penerima Bantuan Sembako, Tapi 2 Tahun Tak Ada Terima'

"Saya Terdaftar Penerima Bantuan Sembako, Tapi 2 Tahun Tak Ada Terima"

Regional
Sosok Penjabat Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan, Ipar Gubernur Sulut

Sosok Penjabat Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan, Ipar Gubernur Sulut

Regional
Banjir Rob, Jalur Pantura Demak Macet Berjam-jam

Banjir Rob, Jalur Pantura Demak Macet Berjam-jam

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.