Tenaga Honorer Dihapus pada 2023, Pemkot Solo Siapkan Beberapa Pilihan

Kompas.com - 27/01/2022, 10:58 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, status honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno mengatakan, pihaknya telah merencanakan beberapa pilihan jika tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) memang dihapuskan.

"Memang ada beberapa alternatif yang kami sedang rencanakan. Kalau memang dihapuskan beberapa layanan langsung yang harus tersedia misalnya di kelurahan kalau memang harus dengan outsourcing, ya kami lakukan dengan outsourcing. Apakah itu kebersihan, apakah itu keamanan," kata Dwi saat dihubungi wartawan di Solo, Rabu (26/1/2022).

Kemudian, untuk layanan dasar yang sifatnya tidak tergantikan, seperti pendidikan dan kesehatan, akan meminta kuota tambahan ke pemerintah pusat terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Baca juga: ASEAN Para Games 2022 Digelar di Solo, Gibran Ditanya Anggaran: Minggu Depan Baru Dibicarakan

Dwi menuturkan, jumlah total TKPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ada sebanyak 4.500 orang.

Dari jumlah tersebut, TKPK guru ada sekitar 958 orang dan tenaga kesehatan antara 200-300 orang.

"Tapi, kami tidak tahu apakah bisa atau tidak (minta tambahan kuota). Soalnya kalau kami minta, dapatnya hanya 400-500 per tahun. Itu pun dibagi rata dengan tenaga teknis lain," ungkap Dwi.

Padahal, jumlah tenaga pendidik di Solo yang pensiun setiap tahunnya hampir mencapai 100 orang.

 

Dengan demikian, kuota tambahan tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan tenaga pendidik di Solo.

"Dua, tiga tahun ke depan sambil diberikan kuota tambahan dan berangsur-angsur ada mekanisme pengalihan honorer menjadi PPPK dan CPNS mungkin bisa," kata dia.

Baca juga: Ada Mantan Aktivis 98 Solo Dukung Ubedilah, Gibran: Saya Tak Tahu, Kita Ikuti Prosesnya

Diberitakan sebelumnya, Menpan-RB Thahjo Kumolo menegaskan, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Pilu Remaja Diperkosa Paman, Sang Ayah Tidak Percaya Justru Ikut Setubuhi Anak Kandungnya

Kisah Pilu Remaja Diperkosa Paman, Sang Ayah Tidak Percaya Justru Ikut Setubuhi Anak Kandungnya

Regional
Kebakaran di Gunung Kemeu Labuan Bajo NTT, Api Disebut Mendekat ke Pemukiman Warga

Kebakaran di Gunung Kemeu Labuan Bajo NTT, Api Disebut Mendekat ke Pemukiman Warga

Regional
Kasus Covid-19 Kembali Naik, di Solo Capai Ratusan dan Semuanya Komorbid

Kasus Covid-19 Kembali Naik, di Solo Capai Ratusan dan Semuanya Komorbid

Regional
Budi Daya Rumput Laut di Nunukan Hasilkan Limbah Botol Plastik 25 Ton Sekali Panen

Budi Daya Rumput Laut di Nunukan Hasilkan Limbah Botol Plastik 25 Ton Sekali Panen

Regional
Curi Laptop Mahasiswa di Rumah Kos, Warga Mataram Terancam 5 Tahun Penjara

Curi Laptop Mahasiswa di Rumah Kos, Warga Mataram Terancam 5 Tahun Penjara

Regional
Buntut Kebakaran Gudang Minyak Ilegal Jambi, Wali Kota Perintahkan Satpol PP Langsung Segel Gudang Tak Berizin

Buntut Kebakaran Gudang Minyak Ilegal Jambi, Wali Kota Perintahkan Satpol PP Langsung Segel Gudang Tak Berizin

Regional
6 Jam Terombang-ambing di Laut karena Kapal Mati Mesin, 2 Nelayan di Kupang Berhasil Diselamatkan

6 Jam Terombang-ambing di Laut karena Kapal Mati Mesin, 2 Nelayan di Kupang Berhasil Diselamatkan

Regional
Harga Pupuk Lebih Mahal dari TBS Sawit, Petani Tak Lakukan Pemupukan 6 Bulan

Harga Pupuk Lebih Mahal dari TBS Sawit, Petani Tak Lakukan Pemupukan 6 Bulan

Regional
2 Tahun Vakum, Pawai Pembangunan HUT ke-77 RI di Solo Meriah

2 Tahun Vakum, Pawai Pembangunan HUT ke-77 RI di Solo Meriah

Regional
Ketinting yang Ditumpangi Terbalik Dihantam Gelombang, Sepasang Lansia di Tanah Bumbu Hilang

Ketinting yang Ditumpangi Terbalik Dihantam Gelombang, Sepasang Lansia di Tanah Bumbu Hilang

Regional
Polisi Ungkap Penyebab Kematian Pria di Lokasi Penggembalaan Ternak di Lembata

Polisi Ungkap Penyebab Kematian Pria di Lokasi Penggembalaan Ternak di Lembata

Regional
Sempat Ditahan, 5 Penganiaya ASN di NTT Dibebaskan Sementara

Sempat Ditahan, 5 Penganiaya ASN di NTT Dibebaskan Sementara

Regional
Polisi Ungkap Motif Pria di Maluku Bunuh dan Bakar Kuburan Istrinya, Pelaku Terancam Hukuman Mati

Polisi Ungkap Motif Pria di Maluku Bunuh dan Bakar Kuburan Istrinya, Pelaku Terancam Hukuman Mati

Regional
Kronologi Pasutri dan Balita Dikeroyok Pemain Bola di Jeneponto, Polisi Ringkus 2 Pelaku

Kronologi Pasutri dan Balita Dikeroyok Pemain Bola di Jeneponto, Polisi Ringkus 2 Pelaku

Regional
Remaja Pangkalpinang Diduga Jadi Korban Penembakan Oknum TNI, Kasus Ditangani Denpom Bangka

Remaja Pangkalpinang Diduga Jadi Korban Penembakan Oknum TNI, Kasus Ditangani Denpom Bangka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.