Syarat Mendirikan Partai Politik dan Menjadi Peserta Pemilu

KOMPAS.com - Beberapa kalangan memiliki keinginan untuk mendirikan partai sebagai bentuk partisipasi aktif.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik.

Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris.

Pendirian partai politik mensyaratkan adanya keterwakilan perempuan, yaitu, pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen kerwakilan perempuan.

Partai politik juga harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Baca juga: Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

AD yang dimaksud adalah memuat paling sedikit:

• Asas dan ciri partai politik
• Visi dan misi partai politik
• Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik
• Tujuan dan fungsi partai politik
• Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan
• Kepengurusan partai politik
• Peraturan dan keputusan partai politik
• Pendidikan politik
• Keuangan partai politik

Setelah itu, partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum.

MUHAMMAD ADIMAJA Petugas KPU menyiapkan peralatan untuk acara Validasi dan Persetujuan Surat Suara Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden di kantor Pusat KPU, Jakarta, Jumat (4/1/2019). Validasi dan persetujuan yang ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tersebut dilakukan untuk memastikan penulisan nama dan foto peserta pemilu benar. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Untuk menjadi badan hukum, partai politik harus mempunyai:

• Akta notaris pendirian partai politik
• Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai kesamaan dengan partai lain sesuai undang-undang
• Kantor tetap
• Kepengurusan paling sedikit 60 persen dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi bersangkutan, dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan
• Memiliki rekening atas nama partai politik

Proses Verifikasi Pendirian Partai Politik