Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilas Balik Penerapan Parliamentary Threshold dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 hingga 2019

Kompas.com - 26/01/2022, 17:06 WIB
Puspasari Setyaningrum

Penulis

KOMPAS.com - Pemilian Umum (Pemilu) di Indonesia mengenal istilah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

Baca juga: Kilas Balik Aturan Presidential Threshold dari Pilpres 2004 hingga 2019

Melansir dari Jurnal Penelitian Politik LIPI yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat” (2019) bahwa alasan diterapkannya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak.

Lantas kapan aturan ini pertama kali diterapkan dalam pelaksanaan pemilu dan bagaimana perkembangannya? Berikut adalah ulasan singkatnya.

Baca juga: Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 hingga 2019

Pemilihan Umum 2009

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada Pemilu tahun 2009.

Baca juga: Sejarah Pemilu Pertama di Indonesia: Jejak Demokrasi di Pemilihan Umum 1955

Parliamentary threshold 2009 menetapkan syarat untuk sebuah parpol bisa memperoleh kursi di DPR adalah dengan memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara nasional.

Dalam pemilu tahun 2009, ambang batas tersebut belum berlaku untuk kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, yang berbunyi:
“ (I) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara
nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(II) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. “

Pemilihan Umum 2014

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali diterapkan pada Pemilu tahun 2014.

Berbeda dari tahun sebelumnya, syarat untuk sebuah parpol bisa memperoleh kursi di DPR adalah dengan memperoleh suara sekurang-kurangnya 3,5 persen dari jumlah suara nasional.

Lebih lanjut, pada pemilu 2014 ambang batas ini diterapkan baik untuk kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208, yang berbunyi:
“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Namun kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan parliamentary threshold sebesar 3,5 persen tidak berlaku secara nasional dan hanya berlaku untuk DPR saja.

Pemilihan Umum 2019

Pada Pemilu tahun 2019 menetapkan aturan yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Parliamentary threshold 2019 menggunakan syarat untuk sebuah parpol untuk bisa memperoleh kursi di DPR adalah dengan memperoleh suara sekurang-kurangnya 4 persen dari jumlah suara nasional.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

26.000 Orang Kunjungi Wisata Lawang Sewu Semarang

26.000 Orang Kunjungi Wisata Lawang Sewu Semarang

Regional
Pj Gubernur Banten Terbitkan SE soal WFH Usai Libur Lebaran

Pj Gubernur Banten Terbitkan SE soal WFH Usai Libur Lebaran

Regional
KDRT di Magelang, Istri Dianiaya Suami, 2 Anaknya Histeris

KDRT di Magelang, Istri Dianiaya Suami, 2 Anaknya Histeris

Regional
Identitas Mayat Perempuan dengan Wajah Tertutup Plastik Terungkap, Korban Warga Karanganyar

Identitas Mayat Perempuan dengan Wajah Tertutup Plastik Terungkap, Korban Warga Karanganyar

Regional
Polisi Dalami Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Palembang

Polisi Dalami Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Palembang

Regional
Walhi Bengkulu: Hentikan Rencana Penambangan Emas di Kabupaten Seluma

Walhi Bengkulu: Hentikan Rencana Penambangan Emas di Kabupaten Seluma

Regional
Warga Mukomuko Diancam Bui 3 Bulan jika Lepas Hewan Ternak ke Jalan

Warga Mukomuko Diancam Bui 3 Bulan jika Lepas Hewan Ternak ke Jalan

Regional
Suami, Istri, dan 2 Anaknya Ditemukan Tewas di Mobil Terjebak Lumpur di Jambi

Suami, Istri, dan 2 Anaknya Ditemukan Tewas di Mobil Terjebak Lumpur di Jambi

Regional
TNI AU Sediakan Pesawat Gratis untuk Prajurit AU Kembali ke Perbatasan

TNI AU Sediakan Pesawat Gratis untuk Prajurit AU Kembali ke Perbatasan

Regional
Cerita Penumpang Terpaksa Menginap di Terminal Purwokerto karena Bus Telat akibat Terjebak Macet

Cerita Penumpang Terpaksa Menginap di Terminal Purwokerto karena Bus Telat akibat Terjebak Macet

Regional
Urai Macet Ajibarang, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan 'One Way'

Urai Macet Ajibarang, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan "One Way"

Regional
Puncak Kunjungan Wisatawan di Demak Diprediksi 16 April, Obyek Wisata Religi Jadi Fokus Pengamanan

Puncak Kunjungan Wisatawan di Demak Diprediksi 16 April, Obyek Wisata Religi Jadi Fokus Pengamanan

Regional
Libur Lebaran 2024, 17.000 Wisatawan Melancong ke Sabang

Libur Lebaran 2024, 17.000 Wisatawan Melancong ke Sabang

Regional
Penangkapan Buronan Kasus Pembakaran Rumah, Mobil Polisi Malah Dirusak Warga

Penangkapan Buronan Kasus Pembakaran Rumah, Mobil Polisi Malah Dirusak Warga

Regional
Sekda Keerom Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos 2018 Rp 18,2 Miliar

Sekda Keerom Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos 2018 Rp 18,2 Miliar

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com