Tenaga Honorer Dihapus Mulai 2023, Pemkab Rembang: Kami Belum Tahu Konsep dan Rumusannya

Kompas.com - 26/01/2022, 14:37 WIB

REMBANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang angkat suara terkait rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengaku belum mengetahui secara spesifik rencana pemerintah pusat terkait nasib para tenaga honorer itu.

"Kami belum tahu konsep dan rumusannya," ucap Abdul Hafidz saat ditemui wartawan di Rembang, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Sebelum Dihapus, Pemkab Madiun Akan Angkat Tenaga Honorer Jadi P3K

Hafidz merasa bingung dengan rencana pemerintah pusat tersebut. Sebab, tenaga honorer atau mungkin tenaga harian lepas (THL) mempunyai jenis yang beragam.

Ada yang THL diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) dari kepala daerah, ada yang direkrut berdasarkan kepentingan kantor dinas, hingga berdasarkan kebutuhan kegiatan.

"Jadi tenaga lepas itu kan macam-macam, lha ini saya yang belum tahu, yang dimaksud Pak Tjahjo itu apakah yang di SK-kan oleh dinas, atau kepala daerah kan belum tahu," kata dia.

Apabila yang dimaksud tenaga honorer sama dengan THL, maka pihaknya sudah mulai melakukan moratorium.

Alasannya melakukan moratorium THL karena regulasi yang belum siap, hingga jumlahnya yang tiap tahun semakin bertambah.

"Jadi kemarin itu terus terang saja kami sendiri ya merasa terganggu dengan THL karena satu tahun kemarin kita hitung Rp 31 miliar saya membayar THL. itu kan uang yang sangat besar, meskipun 'pemerintah butuh' karena kekurangan tenaga, tetapi dari sisi legalitasnya kan kita perlu ada sistem," terang dia.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023.

Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan ini diberikan waktu hingga 2023. Nantinya, pegawai honorer yang ada saat ini dapat diangkat menjadi PNS dengan melalui proses seleksi CASN.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Usul Tenaga Honorer Langsung Diangkat Jadi PNS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tongkang Muatan Peti Kemas Tujuan Singapura Nyaris Tenggelam di Karimun, Kepri

Tongkang Muatan Peti Kemas Tujuan Singapura Nyaris Tenggelam di Karimun, Kepri

Regional
Jokowi Berkunjung ke Taman Balekambang Solo, Ajak Seniman Wayang Orang Berbincang

Jokowi Berkunjung ke Taman Balekambang Solo, Ajak Seniman Wayang Orang Berbincang

Regional
Viral, Video Mahasiswa Sodorkan Kertas 'Unsrat Masih Banyak Pungli' pada Rektor Saat Wisuda, Pihak Kampus Lakukan Investigasi

Viral, Video Mahasiswa Sodorkan Kertas 'Unsrat Masih Banyak Pungli' pada Rektor Saat Wisuda, Pihak Kampus Lakukan Investigasi

Regional
Pembegal Serang Polisi Pakai Kayu Saat Ditangkap, Sudah 4 Tahun Buron

Pembegal Serang Polisi Pakai Kayu Saat Ditangkap, Sudah 4 Tahun Buron

Regional
Anak Idayati Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik di Balik Pernikahan Ibunya dan Ketua MK

Anak Idayati Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik di Balik Pernikahan Ibunya dan Ketua MK

Regional
Warga IKN: Mau Membangun Silakan, asal Warga Jangan Dimiskinkan dan Dibuang

Warga IKN: Mau Membangun Silakan, asal Warga Jangan Dimiskinkan dan Dibuang

Regional
Perempuan Mengaku Pria Cabuli Bocah 14 Tahun di Banyuasin, Kenal di Medsos, Ubah Jenis Kelamin di KTP

Perempuan Mengaku Pria Cabuli Bocah 14 Tahun di Banyuasin, Kenal di Medsos, Ubah Jenis Kelamin di KTP

Regional
Viral Video Mobil Ambulans di NTT Nekat Seberangi Sungai Saat Antar Jenazah

Viral Video Mobil Ambulans di NTT Nekat Seberangi Sungai Saat Antar Jenazah

Regional
Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara, Ini Keterangan Jaksa

Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara, Ini Keterangan Jaksa

Regional
Saat Panglima TNI dan Wapres Jadi Saksi Pernikahan Adik Jokowi dengan Ketua MK

Saat Panglima TNI dan Wapres Jadi Saksi Pernikahan Adik Jokowi dengan Ketua MK

Regional
Momen Presiden Jokowi Nikahkan Langsung Adiknya dengan Ketua MK di Solo

Momen Presiden Jokowi Nikahkan Langsung Adiknya dengan Ketua MK di Solo

Regional
Kapal Wisata Tujuan Labuan Bajo Kandas di Pulau Medang, Ini Kondisi Penumpang

Kapal Wisata Tujuan Labuan Bajo Kandas di Pulau Medang, Ini Kondisi Penumpang

Regional
Sah! Adik Presiden Jokowi dan Ketua MK Menikah

Sah! Adik Presiden Jokowi dan Ketua MK Menikah

Regional
3.834 Hewan Ternak di Kabupaten Lombok Timur Terjangkit PMK

3.834 Hewan Ternak di Kabupaten Lombok Timur Terjangkit PMK

Regional
Operator 'Forklift' di Manokwari Jadi Tersangka, Tak Sengaja Melindas Rekan Kerja hingga Tewas

Operator "Forklift" di Manokwari Jadi Tersangka, Tak Sengaja Melindas Rekan Kerja hingga Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.