Gubernur Bengkulu Tolak Penghapusan Tenaga Honorer, Pusat Harus Melihat Kebutuhan Daerah

BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu menolak tegas wacana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mulai tahun 2023.

Alasannya menurut Rohidin, tenaga honorer sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah.

Menurut Rohidin, hadirnya 6 ribuan tenaga honorer di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), hingga honorer Tenaga Harian Lepas (THL), itu semua ditanggulangi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Bahkan untuk semua gaji sudah dianggarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu.

Baca juga: Kekurangan ASN, Bupati Gunungkidul Sebut Tenaga Honorer Masih Dibutuhkan

Dengan kata lain, menurut Rohidin, tenaga honorer sama sekali tidak membebani APBN.

"Sepanjang itu dari APBD kita, saya kira pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD kita masing-masing," jelas Rohidin, dalam rilisnya pada media, Kamia (20/01/2022).

Semua tenaga honorer, menurut Rohidin sudah terdata dengan baik dengan menggunakan sistem online.

Pendataan online itu meliputi nama tenaga honorer, lokasi tugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana, termasuk gaji.

"Semua sudah online, tidak bisa lagi menghilangkan data honorer, Pemprov tidak bisa. Karena sudah terkoneksi semua melalui data base online. Jadi kalau ada orang yang mengganti-ganti, semuanya tidak bisa," tuturnya.

Sehingga tenaga honorer yang telah mendapatkan surat tugas (SK) baik dari kepala OPD maupun kepala daerah, tidak bisa diganti-ganti tanpa melalui proses aturan yang berlaku.