Warga Gugat Jokowi Rp 60 Miliar, Tahun 1950 Pinjamkan Uang Rp 80.300 ke Negara, 71 Tahun Bunga Belum Bayar

KOMPAS.com - Hardjanto Tutik, warga Padang, Sumatera Barat menggugat Presiden Joko Widodo terkait utang Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950.

Gugatan perdata itu diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Padang. Pada Rabu (19/1/2022) telah dilakukan tahap mediasi.

Kuasa hukum penggugat, Amiziduhu Mendrof menjelaskan kronologi awal gugatan tersebut.

Baca juga: Warga Padang Gugat Presiden Jokowi Terkait Utang Pemerintah RI Rp 60 M Sejak Tahun 1950

Peminjaman tersebut berawal saat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat RI No. 13 tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.

UU itu ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Maret 1950 dan ditandatangani Presiden RI, Soekarno

Dalam pasal 1 di UU tersebut dijelaskan jika Menteri Keuangan diberi kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil tindakan.

Termasuk mengadakan pinjaman bagi negara RI serta turut serta dalam pinjaman mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang. Jika perlu dengan menyimpang dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, kecuali konsitusi sementara.

Baca juga: Dokter Kecantikan Palsu di Padang Ditangkap Polisi, Pelaku Pasang Tarif Layanan hingga Rp 5 Juta

Jumlah pinjaman diatur di UU itu pada pasal 4 dan 8.

Disebutkan surat pinjaman berbungan 3 per seratus dalam satu tahun yang dibayar dengan kupon tahunan setiap tanggal 1 September.

Kupon tersebut dapat ditunaikan di semua kantor De Javasche Bank di Indonesia dan beberapa lokasi lainnya.