Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uang Korupsi Studi Kelayakan Lahan SMA/SMK di Banten Mengalir ke Sejumlah Pihak, Ini Daftarnya

Kompas.com - 12/01/2022, 21:30 WIB
Rasyid Ridho,
Khairina

Tim Redaksi

SERANG, KOMPAS.com - Uang korupsi dari pekerjaan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk unit sekolah baru (USB) SMA/SMK di Banten tahun 2018 mengalir ke sejumlah pihak.

Selain diterima oleh Agus Aprianto, uang korupsi diberikan kepada 17 orang dari mulai fee ahli, fee pinjam bendera hingga sewa mobil.

Aliran uang itu terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dari Kejari Serang Hijiriah Kusraini pada sidang perdana untuk terdakwa Joko Waluyo dan Agus Aprianto di Pengadilan Tipikor Serang. Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Eks Sekdis Pendidikan Banten Didakwa Korupsi Studi Kelayakan Lahan Sekolah Rp 697 Juta

Pembagian uang dilakukan oleh Agus yang sudah ditunjuk oleh Joko Waluyo selaku PPK dan Sekretaris Disdikbud Banten untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Dikatakan Hijiriah, Agus mengambil uang dengan nilai total Rp 697.684.600 dari 8 perusahaan konsultan yang dipinjam benderanya oleh Agus.

Masing-masing uang yang masuk ke rekening delapan perusahaan sebesar Rp 87.768.800.

"Setelah dana tersebur dipindahbukukan kedalam delapan rekening konsultan tersebut, terdakwa Agus menghubungi direktur konsultan dan meminta uang pencairan," ujar Hijiriah saat membacakan dakwaan di depan ketua majelis hakim Slamet Widodo.

Uang itu, disebutkan Hijiriah kemudian digunakan Agus Aprianto untuk Membayar ahli sebanyak Rp 60 juta.

Adapun rincian diberikan kepada saksi Susi Andriyani Rp 15 juta, saksi Imam Harwapi Rp15 juta, saksi Rinta Kasari Fitri Ayuningtyas Rp 15 juta, saksi Okta Rp 15 juta.

uang juga digunakan untuk membayar Ketua Tim Ahli Edwin Andriyana Rp 80 juta.

"Kemudian diserahkan kepada saksi Rahmad Syahputra sebanyak Rp 110 juta sebagai pembayaran pinjaman yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan,"kata Hijiriah.

Baca juga: Mantan Kepala DTPHP Lamongan Jadi Tersangka Korupsi, Kerugian Negara Mencapai Rp 564 Juta

Uang sebanyak Rp 85 juta untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan (PPK) sebagai uang ucapan terimakasih.

Selanjutnya, diserahkan kepada Edy Rp 50 juta untuk keperluan sewa mobil.

Sementara Rp 40 juta sisanya diberikan kepada delapan direktur perusahaan dengan masing-masing Rp 5 juta.

Sedangkan uang Rp 100 juta diberikan kepada saksi Suherman secara bertahap sebagai uang titipan.

"Sisanya sebanyak Rp 91.684.600 dikelola dan dipergunakan oleh terdakwa Agus Aprianto," ucap Hijiriah.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 697 juta, sebagaimana hasil perhitungan penyidik dan ahli hukum dan ahli penghitungan kerugian negara Hernold F Makawimbang.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 dan atau pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undung RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer 'Rossby Ekuator'

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer "Rossby Ekuator"

Regional
Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut 'Cuci Uang' Hasil Narkoba

Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut "Cuci Uang" Hasil Narkoba

Regional
Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Regional
Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan Dalam Kondisi Berpelukan

Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan Dalam Kondisi Berpelukan

Regional
Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Regional
Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Regional
Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Regional
Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Regional
Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Regional
Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Regional
4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

Regional
Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang 'Malas'

Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang "Malas"

Regional
Masuk Daerah Rentan Korupsi, KPK Minta Pemkot Semarang Perbaiki Sektor Barang dan Jasa

Masuk Daerah Rentan Korupsi, KPK Minta Pemkot Semarang Perbaiki Sektor Barang dan Jasa

Regional
Tilap Dana Desa Rp 592 Juta, Kades di Kuansing Riau Ditangkap

Tilap Dana Desa Rp 592 Juta, Kades di Kuansing Riau Ditangkap

Regional
Tak Sesuai yang Dijanjikan, 27 Mahasiswa Unnes yang Ikut Program Ferienjob Diminta Pulang ke Indonesia

Tak Sesuai yang Dijanjikan, 27 Mahasiswa Unnes yang Ikut Program Ferienjob Diminta Pulang ke Indonesia

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com