Bertemu Risma, Warga di Perbatasan RI-Malaysia Keluhkan Bantuan yang Tak Kunjung Cair

NUNUKAN, KOMPAS.com – Ratusan warga perbatasan RI – Malaysia di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, mengeluhkan kasus saldo nol rupiah pada rekening Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Data sementara yang kami bukukan ada sekitar 300 orang yang mendapat BPNT dengan saldo nol rupiah di rekening mereka," ujar Kepala Seksi Sosial Ekonomi Pendapatan pada Kantor Kecamatan Sembakung, Samsun S. Abajia, Selasa (11/1/2022).

Jumlah tersebut baru berasal dari aduan warga tiga desa dari sekitar 10 desa yang ada di Kecamatan Sembakung.

Baca juga: Sidak, Bupati Banyumas Temukan Beras Program BPNT Berbau Apek

Dari 300 aduan yang masuk, kasusnya bervariasi, ada yang sudah tidak menerima BPNT sejak Januari hingga Desember 2021, ada yang sejak Maret hingga Desember 2021, bahkan ada yang sejak Maret 2019 hingga Desember 2021 tidak lagi menerima BPNT.

"Kasus seperti ini saya yakin banyak. Karena dari 300 orang yang kita catat, semua baru dari tiga desa di sekitar ibu kota kecamatan yang bisa dijangkau dengan jalur darat. Belum dari pelosok yang transportasinya menggunakan perahu," kata Samsun lagi.

Ada banyak faktor yang membuat saldo rekening menjadi nol rupiah.

Beberapa alasan yang dicatat oleh petugas Kecamatan Sembakung, ada kesalahan nama atau kelebihan huruf pada nama, atau nomor NIK yang kurang atau lebih, dalam penulisan saat registrasi.

Namun demikian, Kantor Kecamatan Sembakung mengklaim selalu melakukan perbaikan dan validasi data, lalu kembali mengirimkan revisi tersebut ke pusat.

"Selalu ada perbaikan dan kita kirimkan kembali data yang sudah valid ke kementrian. Kita tidak tahu mengapa saldo mereka masih nol rupiah," kata Samsun lagi.

Baca juga: Bupati Aceh Utara Cerita Kerugian Akibat Banjir Kepada Menteri Risma

Kecamatan Sembakung mencatat ada sekitar 1.082 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mereka berhak menerima BPNT dengan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 1,2 juta per triwulan.

"Kami menduga, kasus saldo nol rupiah terjadi pada sekitar 30 sampai 40 persen dari 1.082 KPM. Kita masih terus melakukan pendataan, selain itu kami menemukan kasus yang sama untuk PKH, hanya jumlahnya jauh lebih sedikit," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nunukan, Faridah Aryani membenarkan kasus tersebut.

Hanya saja, Dinas Sosial Nunukan sampai hari ini belum mendapat angka pasti berapa banyak kasus tersebut.

"Kita juga masih menunggu laporan itu dari Kecamatan Sembakung. Kita juga menyayangkan ini terjadi, tapi kita tidak bisa bereaksi berlebihan. Apalagi hanya ada satu tenaga pendamping dalam satu kecamatan. Lingkup kerjanya luas melihat geografis Nunukan, dan tentunya tidak mudah," jawabnya.