GARUT, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku belum memahami 100 persen situasi hukum yang menjerat Walikota Bekasi hingga terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya belum memahami 100 persen situasi hukumnya, tapi intinya turut prihatin," jelasnya kepada wartawan di sela kegiatannya mengunjungi Stasiun Kereta Garut Kota, Kamis (6/12/2022) siang.
Emil, demikian dia bisa disapa memastikan, pasca-OTT Wali Kota Bekasi oleh KPK, pelayanan publik di pemerintahan Kota Bekasi tidak akan terganggu.
"Wali kotanya sudah kami kontak untuk memastikan pelayanan," tegasnya.
Baca juga: Parodikan Video Yang Terdalam Noah Jadi Yang Terjail, Begini Gaya Ridwan Kamil
Emil pun menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam pemberantasan korupsi yang selalu ditegaskan kepada jajaran pemerintah.
Apalagi, baru bulan lalu Pemprov Jabar mendapatkan penghargaan untuk pencegahan dari KPK.
"Tapi namanya juga di situasi seperti ini selalu ada hal-hal diluar ekspektasi kita, mudah-mudahan semua mengambil hikmah," ujarnya.
Baca juga: Apindo Ancam PTUN-kan Ridwan Kamil Jika Tak Cabut SK Kenaikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun
Emil meminta, kepala daerah, PNS bisa fokus kepada pekerjaan dan mengingat niat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika dan melanggar hukum.
Kepada para kepala daerah di Jawa Barat, Emil mengimbau agar bisa menjaga integritas sebelum melayani dan profesionalitas.
"Jadi jangan di balik, profesional, melayani baru integritas. Jadi, pintu pertama yang dibuka saat memimpin adalah pintu integritas, itu harus dijaga baik-baik," tegasnya.
Sementara terkait Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Emil memastikan Wakil Walikota Bekasi akan ditunjuk menjadi Plt Wali Kota Bekasi.
"Plt siapa, pasti wakil wali kota," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.