Kemudian, THL di Dinas Perhubungan, PTSP, Capil, Dinas Kesehatan baik di rumah sakit sampai ke Puskesmas.
"Tenaga mereka sangat diperlukan. Kemudian juga ada tenaga-tenaga (THL) yang sangat dibutuhkan keahlian khususnya, mislanya, dia bekerja di keuangan, operator kepegawaian, serta operator program," ucapnya.
"Kemudian, tenaga kebersihan dan sopir, itu tetap masuk kerja bulan Januari. Selain dari itu di rumahkan," tambah Bart.
Baca juga: Danny Pomanto Geram, Soal Seleksi Laskar Pelangi Makassar Bocor
Lanjut dia, THL yang masih lanjut bekerja itu, juga ada prioritas dari SKPD masing-masing.
"Karena kepala SKPD yang lebih tahu kualitas tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja mereka. THL itu yang dimasukkan kepala SKPD untuk ditambahkan dalam pengecualian," tuturnya.
Bart belum bisa memberikan kepastian data jumlah THL yang dirumahkan sejak kontrak mereka berakhir pada 31 Desember 2021.
"Jumlah THL kontrak berakhir 31 Desember 2021 ada 4.004 orang, misalkan 1.000 THL guru, kesehatan 500 orang, dan lain lain, ya 1.000 lah kurang lebih dirumahkan. Tapi data pasti kita belum bisa pastikan," katanya.
Baca juga: Kantor PT Air dan PDAM Manado Digeledah, Sejumlah Aset Disita
Bart menegaskan, kebijakan ini dilakukan karena menjadi pertimbangkan dalam rangka efisiensi anggaran.
"Karena masih di masa pandemi Covid-19, kemudian pendapatan defisit dibandingkan dengan belanja. Jadi terget rencana belanja itu melampaui dari rencana artinya prediksi atau potensi pendapatan," ungkapnya.