Diduga Banyak Masalah, Tes Perangkat Desa di Blora Diminta Ditunda

BLORA, KOMPAS.com - Sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi menuntut pengisian perangkat desa di Blora ditunda.

Aksi tersebut digelar di depan Kantor Kejaksaan Negeri Blora pada Selasa (4/1/2022) dengan beragam atribut berupa tulisan, poster, spanduk, mobil komando hingga pengeras suara.

Salah seorang demonstran, Seno Margo Utomo mengatakan demonstrasi tersebut dilakukan karena banyaknya dugaan pelanggaran dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Blora.

Baca juga: Gelapkan Uang Premi Asuransi 31 Perangkat Desa, Pasutri di Wonogiri Ditangkap Polisi

"Jadi kami melakukan demo karena tes perades di Blora itu ruwet, banyak permasalahan, dan itu yang membuat tesnya (harus) ditunda," ucap Seno di lokasi.

Menurut dia, ada oknum anggota DPRD Kabupaten Blora yang diduga terlibat dalam pengisian perangkat desa pada tahun ini.

"Ada oknum DPRD yang sampai dilaporkan ke Polda karena dia sudah minta tahun kemarin, tahun ini dia minta lagi, nah yang diminta marah-marah," kata dia.

Dengan beragam problematika tersebut, para demonstran juga menuntut agar pelaksanaan pengisian perangkat desa perlu dilakukan evaluasi secara besar-besaran.

"Ada akar masalah yang belum terungkap," ujar dia.

"Kok ada ketua partai menjadi fasilitator, ada pemalsuan data, ada juga tes CAT (Computer Assisted Test) yang sebenarnya ini kewenangan desa diambil oleh kabupaten yang agak berbau pengondisian, terus politik uang yang muncul, itu semua belum ditangkap. Tuntutan kami evaluasi besar, kalau enggak ya batalkan," imbuh dia.

Usai melakukan orasi di depan, para demonstran kemudian melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Blora.

Mereka kemudian diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora, Yohannes Avilla Agus dan sejumlah jajarannya.

"Tentu saja saya akan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan, saya tidak akan melampaui ekpektasi atau di luar kewenangan saya, kalau toh carut marutnya perangkat desa ini tidak berjalan dengan transparan, tentunya saya akan memberi saran kepada bupati, untuk dibenahi, dievaluasi secara mendasar, bahwa perangkat desa ini akan berjalan dengan transparan," ucap Avilla.

Sekadar diketahui, setidaknya ada 194 desa yang melakukan tes pengisian perangkat desa dengan jumlah lowongan sebanyak 857 jabatan.

Baca juga: Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Blora, Kejari: KPK Turun Memantau