Nama Bupati Pandeglang Diduga Dicatut Oknum untuk Minta Jatah Uang BOP PAUD

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Bupati Pandeglang Irna Narulita meradang saat mendapat laporan nama dirinya dicatut minta jatah pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Informasi yang dihimpun, nama bupati dicatut saat pencairan dana BOP.

Oknum tersebut mengaku diperintahkan oleh Bupati memotong dana untuk keperluan membeli buku senilai Rp 3.000.000 dari masing-masing PAUD penerima BOP.

Baca juga: Belajar dari YouTube, Pria Ini Raup Rp 200 Juta Per Bulan dengan Bisnis Sampo Palsu

Irna mengaku pertama kali mengetahui hal tersebut dari seseorang yang menanyakan kebenaran jika ada oknum minta jatah BOP atas instruksi dirinya.

"Ada yang kasih tahu ibu, tanya masalah itu betul tidak, katanya perintah bupati," kata Irna saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (31/12/2021).

Irna mengatakan, ia langsung memerintahkan jajarannya mulai dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga Dinas Pendidikan untuk melakukan penelusuran terkait hal tersebut.

Baca juga: Hendak Menolong Anaknya, Seorang Ibu di Aceh Tewas Ditikam Sesama Pasien

Bupati perempuan pertama di Pandeglang itu mengatakan, masih menunggu hasil kebenaran informasi tersebut dari jajarannya yang masih melakukan pengusutan.

Apabila benar informasi soal pemotongan dana BOP tersebut, Irna ingin tahu siapa oknum yang berani mencatut namanya.

Kata, dia, jika oknumnya dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dirinya tidak segan untuk memberikan sanksi berat hingga pencopotan.

"Sudah dipanggil beberapa pimpinan PAUD untuk dikroscek, masih menunggu hasilnya," kata Irna. 

Sedang dalam investigasi

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang Sutoto Amerta mengatakan, investigasi terkait informasi tersebut masih berlangsung.

Bersama dengan Inspektorat Pandeglang, Disdikbud sudah memanggil perwakilan lembaga PAUD dari masing-masing kecamatan di Pandeglang.

"Dari pengakuan mereka saat ditanya, jawabannya masih belum ditemukan bahwa ada indikasi nyebut nama bupati, belum ada," kata Sutoto melalui sambungan telepon.

Sutoto mengatakan, berikutnya Inspektorat Pandeglang akan memanggil seorang ASN yang dikaitkan dalam laporan yang diterima Bupati.

"Inspektorat yang akan memanggil karena ASN tersebut tugasnya bukan di Dindikbud," kata dia.

Dijelaskan Sutoto, pada anggaran tahun 2021, ada 687 PAUD yang menerima BOP reguler.

Nilai yang diterima masing-masing lembaga bervariasi berdasarkan jumlah murid dikali 300 ribu rupiah.

Dia memastikan,  jika dari Dinas Pendidikan tidak ada pemotongan dana BOP untuk PAUD.

"Karena dana BOP dari pusat langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD), ditransfer ke lembaga masing-masing. Kewenangan dinas hanya lakukan verifikasi lembaga tersebut berhak menerima atau tidak," kata dia.