PALEMBANG, KOMPAS.com - Sidang suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Muba yang menjerat Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin digelar secara virtual, berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (30/12/201).
Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara yaitu terdakwa Suhandy disebut telah melakukan suap dengan memberikan fee Rp 2,6 miliar kepada anak mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiq Ibnugroho mengatakan, terdakwa Suhandy memberikan fee Rp 2,6 miliar itu agar bisa mendapatkan empat proyek dari Bupati Muba Dodi Reza.
Baca juga: Gubernur Sumsel Tunjuk Beni Hernedi sebagai Plt Bupati Muba: Tidak Ada Geng, Tidak Ada Kubu...
Adapun proyek tersebut yakni, proyek pengerjaan normalisasi Sungai Ulak dengan nilai pekerjaan Rp 9,9 miliar, pengerjaan peningkatan jaringan irigasi Epil sebesar Rp 4,3 miliar, pengerjaan peningkatan jaringan irigasi Muara Teladan dengan nilai pengerjaan Rp 3,3 miliar, dan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) di Desa Ngulak III Sanga Desa, dengan nilai pekerjaan Rp 2,3 miliar.
"Dodi Reza Alex Noerdin (tersangka berkas terpisah) selaku Bupati Muba menerima fee dari terdakwa sebesar Rp 2,6 miliar lebih, Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Muba (tersangka berkas terpisah) menerima fee Rp 1.089.000.000, dan Eddy Umari selaku Kabid SDA Dinas PUPR Muba (tersangka berkas terpisah) Rp 727.000.000," kata JPU dalam sidang.
Baca juga: Bupati Muba Ditahan KPK, Wabup Beni Hernedi: Ini Situasi yang Berat
Atas pemberian fee tersebut, terdakwa Suhandy selaku pihak pemberi fee didakwa pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 13 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Usai membacakan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz menutup persidangan dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis (6/1/2022) dengan agenda pemeriksaan para saksi.
"Sidang kita lanjutkan pada 6 Januari, dengan agenda pemeriksaan para saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum," ujarnya.