Diduga Dikuasai Keluarga Pejabat, Proyek Pengadaan Mesin Jahit di Pemprov Sumbar Diputus Kontrak

PADANG, KOMPAS.com - Proyek pengadaan mesin jahit di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat terpaksa diputus kontrak, setelah diduga dikuasai keluarga pejabat.

Pengadaan mesin jahit tahun 2021 untuk bantuan kepada warga dengan nilai Rp 1,4 miliar itu diputus kontrak karena barang tidak sesuai dengan spek.

"Betul, terpaksa kita putus kontrak karena rekanan tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan yang ada di kontrak," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumbar, Asben Hendri yang dihubungi Kompas.com, Kamis (30/12/2021).

Baca juga: Mengaku Keluarga Pejabat, Pria di Sumsel Larikan Uang Rp 605 Juta Milik Pemborong

Asben mengatakan pengadaan mesin jahit itu berjumlah total 294 buah dengan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar.

Proyek tersebut dimenangkan oleh PT TA, namun dalam perjalanan PT TA yang dimiliki keluarga pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar itu tidak mampu menyediakan barang sesuai dengan spek.

"Kita berjalan sesuai dengan peraturan saja. Kalau tidak sesuai kontrak ya kita putus saja," kata Asben.

Mengenai proyek itu dimenangkan keluarga pejabat, Asben mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti.

"Secara pasti saya tidak tahu siapa yang punya. Yang jelas PT TA yang menang dalam tender," kata Asben.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Sumbar mengeluhkan pekerjaan proyek dikuasai orang-orang ring 1 gubernur Sumbar.

Baca juga: Ada Laporan Booster Vaksin Keluarga Pejabat, Ini Tanggapan Kemenkes

Keluhan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/12/2021) di Gedung DPRD Sumbar, Padang kepada Gubernur Mahyeldi.

"Pak Gubernur saya menyampaikan aspirasi dan ini sejak saya 3 periode menjadi anggota dewan, baru kali ini terjadi. Proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikuasai oleh orang-orang ring 1," kata anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Nofrizon, Senin.

Nofrizon mencontohkan proyek fisik di SMK 1 Bukittinggi, SMK 1 Baso, pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi dan masih banyak lagi.

Proyek-proyek itu kata Nofrizon bermasalah karena ada yang tidak selesai, diputus kontrak dan barang tidak sesuai spek.

Baca juga: Bantah Ada Vaksinasi Booster untuk Keluarga Pejabat, Dinkes DKI: Hanya untuk Nakes

Nofrizon meminta agar Gubernur Sumbar Mahyeldi turun tangan supaya kejadian tersebut tidak merugikan masyarakat Sumbar karena bisa menghambat pembangunan.

Menurut Nofrizon, orang yang mengaku ring 1 gubernur itu merupakan orang di luar pemerintahan, namun sudah berani mengintervensi OPD.

"Kalau dulu rekanan takut pada OPD, tapi sekarang rekanan sangat berani karena dia mengaku ring 1 itu," jelas Nofrizon.