Konflik Politik Lumpuhkan Pemerintahan, Sekda Yalimo: 2022 Seluruh OPD Kembali Berkantor di Elelim

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sejak 29 Juni 2021, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Yalimo, Papua, lumpuh akibat kerusuhan yang dipicu konflik politik berkepanjangan di daerah tersebut.

Sejumlah kantor pemerintahan, Kantor Bank Papua, gedung KPU, hingga Bawaslu, saat itu hangus dibakar.

Baca juga: Kapolda Papua Ingatkan Masyarakat di Daerah Rawan Waspada Saat Berkebun

Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Yalimo, Isak Yando menegaskan, aktivitas pemerintahan harus kembali berjalan karena masyarakat butuh pelayanan.

"2022 seluruh OPD sudah harus berkantor di Elelim (Ibukota Yalimo), di Kantor Bupati masih banyak ruangan yang bisa digunakan," ujarnya di Jayapura, Rabu (29/12/2021).

Terpaksa berkantor di Wamena

KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Sekda Yalimo, Isak Yando

Ia menjelaskan, pascakerusuhan, banyak OPD tetap bekerja. Hanya saja sebagian besar mereka terpaksa berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, ia juga berharap agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Yalimo untuk yang kedua kalinya, bisa berjalan baik sehingga situasi politik kembali normal.

Pelaksanaan PSU Pilkada Yalimo rencananya akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022.

Baca juga: Konflik Pilkada di Yalimo Papua, 1.000 Warga Mengungsi, Pembakaran Rumah Terjadi Lagi

Istimewa Kantor KPU Yalimo dibakar massa setelah MK mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dari Piloada Yalimo 2020,Yalimo, Papua, Selasa (29/6/2021)

"Saya memang orang pemerintahan, tetapi saya juga ondo afi (kepala suku) di Yalimo, jadi saya minta mata, tangan dan telinga oknum dari pusat hingga daerah yaang bermain di Yalimo hentikan," kata Isak.

Dengan kondisi keamanan yang belum kondusif di Yalimo akibat konflik politik tersebut, banyak pelayanan pemerintahan tidak bisa dilakukan.

Baca juga: Massa Pendukung Erdi Dabi-Jhon Wilil Tutup Akses ke Yalimo, Kapolda Papua: Tidak Boleh Bakar-bakar

Yalimo, sambung Isak, juga harus menyesuaikan diri dengan aturan terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat.

Seperti, pemberlakuan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diterapkan pada 2021.

"Ini harus dilakukan makanya pelatihan untuk OPD kami lakukan di Jayapura," kata dia.

Baca juga: Tersandera Konflik Politik, Sudah 2 Bulan Pelayanan Publik di Yalimo Lumpuh

Pilkada Yalimo 2020 diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah, nomor urut 1 Erdi Dabi-Jhon Wilil, nomor urut 2 Lakiyus Peyon-Nahum Mabel.

Dari hasil rapat pleno KPU Yalimo pada 18 Desember 2020, KPU menetapkan paslon nomor urut 1 menjadi pemenang dengan perolehan 47.881 suara atau unggul 4.814 suara dari saingannya.

Namun putusan tersebut digugat ke MK oleh paslon nomor urut dua

Baca juga: Lantik Ribka Haluk sebagai Penjabat Bupati Yalimo, Ini Wejangan Gubernur Papua Lukas Enembe

Pada 19 Maret 2021, MK memerintahkan KPU Yalimo melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 105 TPS yang tersebar di Distrik Apalapsili dan Welarek.

PSU dilakukan pada 5 Mei 2021 dan pada 15 Mei 2021.

KPU melakukan pleno dan memutuskan Erdi Dabi-Jhon Wilil menjadi pemenang Pilkada Yalimo dengan perolehan 47.785 suara atau unggul 4.732 suara dari lawannya.

Pasangan Lakiyus Peyon-Nahum Mabel kembali menggugat hasil tersebut ke MK.

Kali ini materi gugatannya adalah status Erdi Dabi yang merupakan mantan narapidana yang seharusnya belum bisa menjadi peserta Pilkada.

Pada 29 Juni 2021, MK mengabulkan gugatan tersebut dan mendiskualifikasi kepesertaan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil dari Pilkada Yalimo.

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN Khusus Pemuda Papua dan Papua Barat, Cek Syaratnya

MK juga memerintahkan KPU Yalimo melaksanakan Pilkada ulang mulai dari tahapan pendaftaran peserta Pilkada.

Erdi Dabi terjerat kasus hukum setelah terlibat insiden kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura pada 16 September 2020. Saat itu ia masih menjabat sebagai Wakil Bupati Yalimo.

Saat kejadian, Erdi Dabi dipastikan dalam keadaan tidak sadarkan diri karena dipengaruhi minuman beralkohol.

Dari insiden tersebut, seorang Polwan, Bripka Christin Meisye Batfeny (36) yang mengendarai sepeda motor, tewas di tempat.

Baca juga: Soal PSU Pilkada Yalimo, KPU Papua: Tidak Bisa Dilaksanakan kalau Keamanan Tidak Kondusif

Akibat kasus tersebut, Erdi Dabi yang pada prosesnya sudah berdamai dengan keluarga korban, dijatuhi hukuman empat bulan penjara dipotong masa tahanan pada 18 Februari 2021.

Ia pun dieksekusi pada 22 April 2021 kemudian Erdi Dabi dimasukan dalam Lapas Abepura untuk menjalani masa tahanan yang tinggal tersisa dua minggu.

Diberitakan sebelumnya, pascaputusan Mahkamah Komstitusi (MK) yang mendiskualifikasi kepesertaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi-Jhon Wilil, massa membakar beberapa kantor dan kios di Distrik Elelim pada Selasa (29/6/2021).

Sejumlah gedung pemerintah terbakar, di antaranya Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor BPMK, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor DPRD, Kantor Gakkumdu, dan Bank Papua.

Massa yang diduga pendukung pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil juga menutup akses jalan.

Akibat aksi tersebut, kerugian materil diperkirakan mencapai Rp 324 miliar.

Pada Senin (5/7/2021) malam, sebanyak 1.025 warga Yalimo yang kehilangan tempat tinggal telah berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.