"Yang Geruduk Kantor Ruang Kerja Saya Siapa, Kenapa Saya yang Dipojokkan?"

KOMPAS.com- Gubernur Banten Wahidin Halim merasa heran lantaran dirinya seolah dipojokkan terkait aksi unjuk rasa buruh yang berujung ke ranah hukum.

Gubernur pun belum membuka opsi damai dengan enam orang buruh yang menjadi tersangka dan menjalani proses hukum di Polda Banten, meski muncul permintaan pencabutan laporan dari berbagai pihak.

Para buruh itu menjadi tersangka, setelah gubernur melalui kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro melaporkan mereka karena dianggap melakukan penghinaan dan perusakan.

"Yang berkonflik siapa? yang geruduk kantor ruang kerja saya siapa? yang berkonflik kan antara buruh dengan pengusaha. Lho kenapa justru saya yang dipojokkan," kata Wahidin kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Gubernur Banten Maafkan Buruh yang Geruduk Kantornya, tapi Tutup Pintu Damai

Sudah komunikasi dengan buruh

Wahidin menegaskan penetapan UMP dan UMK yang menjadi persoalan dalam aksi unjuk rasa buruh, sudah dilakukan secara komprehensif.

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan dewan pengupahan yang di dalamnya ada buruh dan pengusaha.

“Ketemu buruh juga sudah, sudah kita lakukan sebelumnya di rumah (dinas) yang mewakili perserikatan, serikat tenaga kerja di rumah saya. Saya bilang selesaikan antara kalian, saya tinggal ambil keputusan sesuai dengan undang-undang, sesuai musyawarah,” ujarnya.

Dia pun mengatakan penetapan UMP dan UMK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kenapa saya enggak ketemu (dengan buruh), karena sudah saya sampaikan ke ketua serikat pekerja masing-masing. Pertimbangan (penetapan UMK 2022) pada pendekatan secara komprehensif bukan parsial,” jelasnya.

Baca juga: 2 Presiden Buruh Minta Akhiri Konflik, Gubernur Banten: Kenapa Saya yang Dipojokkan?

Aksi berbuntut pidana

Wahidin kini belum membuka opsi damai dengan enam orang buruh peserta aksi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Enam orang itu diduga melakukan perusakan dan penghinaan.

Wahidin pun tidak mempermasalahkan adanya rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan secara terus menerus oleh serikat buruh dan pekerja mulai 2 Januari 2022 nanti.

"Bagus kalau demo lagi ada polisi (yang mengamankan). Emang kalau di demo lagi saya mau diapain? yaudah biar saja," kata Wahidin.

Baca juga: KSPI dan KSPSI Minta Gubernur Banten Sudahi Konflik dengan Buruh

FREEPIK.com Ilustrasi

6 buruh jadi tersangka

Polda Banten menetapkan enam orang buruh sebagai tersangka dalam aksi menuntut revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Banten, Rabu (22/12/2021).

Enam tersangka itu yakni AP (46) warga Tigaraksa, Tangerang, SH (33) warga Citangkil Cilegon, SR (22) warga Cikupa, Tangerang.

Kemudian SWP (20) warga Kresek Tangerang, OS (28) warga Cisoka Tangerang dan MHS (25) warga Cikedal Pandeglang.

Baca juga: Penangguhan Penahanan Diterima, 2 Buruh yang Geruduk Kantor Gubernur Banten Dikenakan Wajib Lapor

Dari enam tersangka itu, dua orang di antaranya yakni OS dan MHS sempat ditahan.

Mereka berdua ditahan karena diduga melakukan perusakan pintu ruang kerja Gubernur Banten.

"Berdasarkan alat bukti yang meyakinkan dan fakta-fakta. Maka keduanya dikenakan pasal 170 KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan pengrusakan ancaman pidananya 5 tahun, enam bulan," kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga.

Baca juga: KSPI dan KSPSI Minta Gubernur Banten Sudahi Konflik dengan Buruh

Sedangkan empat orang lainnya dipersangkakan dengan Pasal 207 yakni dengan sengaja di muka umum menghina suatu kekuasaan negara.

"Perbuatannya duduk di meja gubernur, angkat kaki di meja gubernur dan peristiwa tidak etis lainnya," ujarnya.

Presiden KSPI minta gubernur cabut laporan

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat menjemput buruh yang ditahan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengakui tindakan buruh yang masuk dan duduk di kursi kerja Gubernur Banten Wahidin Halim adalah kesalahan.

Namun, tindakan buruh itu dinilai bukan kesalahan yang besar.

"Kami akui itu sebuah kesalahan, tapi bukan kesalahan berat, sebuah kesalahan spontan. Sebuah kesalahan sebab akibat," ujar Said.

Baca juga: Polisikan 6 Buruh, Gubernur Banten Dinilai Telah Lakukan Kriminalisasi

Iqbal kemudian meminta agar Gubernur Banten untuk mencabut laporannya.

Menurutnya, suasana justru bakal semakin keruh, bahkan aksi buruh akan semakin besar jika tidak segera berdamai.

"Kami mohon dengan segera Gubernur Banten menyudahi konflik antara pemangku kepentingan Gubernur sebagai penguasa daerah dengan rakyatnya kaum buruh pekerja," kata Said di Mapolda Banten. Selasa (27/12/2021).

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Serang, Rasyid Ridho | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief)