"Yang Geruduk Kantor Ruang Kerja Saya Siapa, Kenapa Saya yang Dipojokkan?"

KOMPAS.com- Gubernur Banten Wahidin Halim merasa heran lantaran dirinya seolah dipojokkan terkait aksi unjuk rasa buruh yang berujung ke ranah hukum.

Gubernur pun belum membuka opsi damai dengan enam orang buruh yang menjadi tersangka dan menjalani proses hukum di Polda Banten, meski muncul permintaan pencabutan laporan dari berbagai pihak.

Para buruh itu menjadi tersangka, setelah gubernur melalui kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro melaporkan mereka karena dianggap melakukan penghinaan dan perusakan.

"Yang berkonflik siapa? yang geruduk kantor ruang kerja saya siapa? yang berkonflik kan antara buruh dengan pengusaha. Lho kenapa justru saya yang dipojokkan," kata Wahidin kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Gubernur Banten Maafkan Buruh yang Geruduk Kantornya, tapi Tutup Pintu Damai

Sudah komunikasi dengan buruh

Wahidin menegaskan penetapan UMP dan UMK yang menjadi persoalan dalam aksi unjuk rasa buruh, sudah dilakukan secara komprehensif.

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan dewan pengupahan yang di dalamnya ada buruh dan pengusaha.

“Ketemu buruh juga sudah, sudah kita lakukan sebelumnya di rumah (dinas) yang mewakili perserikatan, serikat tenaga kerja di rumah saya. Saya bilang selesaikan antara kalian, saya tinggal ambil keputusan sesuai dengan undang-undang, sesuai musyawarah,” ujarnya.

Dia pun mengatakan penetapan UMP dan UMK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kenapa saya enggak ketemu (dengan buruh), karena sudah saya sampaikan ke ketua serikat pekerja masing-masing. Pertimbangan (penetapan UMK 2022) pada pendekatan secara komprehensif bukan parsial,” jelasnya.

Baca juga: 2 Presiden Buruh Minta Akhiri Konflik, Gubernur Banten: Kenapa Saya yang Dipojokkan?

Aksi berbuntut pidana

Wahidin kini belum membuka opsi damai dengan enam orang buruh peserta aksi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Enam orang itu diduga melakukan perusakan dan penghinaan.

Wahidin pun tidak mempermasalahkan adanya rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan secara terus menerus oleh serikat buruh dan pekerja mulai 2 Januari 2022 nanti.

"Bagus kalau demo lagi ada polisi (yang mengamankan). Emang kalau di demo lagi saya mau diapain? yaudah biar saja," kata Wahidin.

Baca juga: KSPI dan KSPSI Minta Gubernur Banten Sudahi Konflik dengan Buruh