Risma Dorong Penerima Bansos Non Tunai Berusia Muda Berwirausaha, Ini Alasannya

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengajak Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT) yang masih berusia muda untuk menjadi seorang wirausaha.

Salah satu warga yang mendapatkan tawaran dari Risma adalah Triyono (27) warga Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pelaku seni Reog ini diajak Risma ke Jakarta untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

"Alhamdulillah senang sekali mendapatkan tawaran dari Bu Risma ke Jakarta. Insya Allah saya akan berangkat ke Jakarta. Karena selama pandemi Covid-19 ini tanggapan seni Reog sepi," ujar Triyono di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Senin (27/12/2021).

Sementara itu, Risma mengaku melihat banyak penerima manfaat yang masih muda di Surabaya.

Risma berharap warga penerima manfaat berusia muda tidak lagi menerima bantuan, tetapi mau membuka usaha sendiri atau diberi pekerjaan yang layak.

"Sayang kalau mereka hanya menerima bantuan, kalau dia bekerja pasti kapasitasnya lebih besar dan dia bisa mendapatkan uang yang lebih besar juga," kata Risma.

"Jadi karena itu tadi saya tawarkan untuk mereka buka usaha atau bekerja. Ternyata banyak juga yang mau menerima tawaran itu," tutur Risma.

Baca juga: Menhub Tinjau Asrama Haji Surabaya, Kembali Disiapkan Jadi Tempat Karantina Pekerja Migran

Cek langsung pencairan BPNT

Selain itu, Risma juga meninjau langsung proses pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Sawahan karena banyak masalah dialami warga, yaitu belum menerima kartu PKH dan BPNT.

"Permasalahan pertama yaitu banyak yang belum terima kartu (keluarga sejahtera). Kalau belum nerima kartu, mereka kesulitan terutama mengambil yang untuk kartu sembako atau BPNT," tutur Risma.

Selain itu, lanjut Risma, warga penerima manfaat banyak yang tidak tahu jika sebetulnya kartu sembako atau BPNT itu dari pemerintah diberikan secara dua kali ekstra dalam rangka PPKM.

"Nah kadang itu tidak terambil, sehingga tadi saya cek itu ternyata bisa ambil. Nah, kemudian boleh dobel antara BPNT dan PKH. Kalau PKH dengan BST tidak boleh karena BST itu untuk saat pandemi," kata Risma.

"Jadi artinya kalau dia nerima PKH dia boleh nerima BPNT. Seringkali masyarakat mengambil hanya PKH saja, BPNT lupa. Padahal ada dua ekstra, dua bulan, dua dikali Rp 200.000 itu bisa diambil," ucap Risma.

Risma mengatakan, kemungkinan pemberitahuan pencairan bantuan ini mendadak sehingga banyak warga penerima manfaat yang belum datang ke sini.

"Tapi saya sudah minta ke bank BNI harus diselesaikan, karena ini sudah akhir tahun, harus bisa direalisasikan," ucapnya.

Risma melanjutkan, permasalahan berikutnya adalah karena banyak juga kartu keluarga sejahtera maupun buku tabungan yang belum tercetak.

"Karena itu warga yang belum mendapat kartu saat ini, saya sudah komunikasi dengan direktur BNI pusat dan akan disiapkan kartu instan yang nanti akan bisa dicairkan uangnya," ujar Risma.

Risma menjelaskan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan.

Karena kalau tidak, warga penerima manfaat akan ke bank dulu untuk mengambil kartu aslinya.

"Sementara ini kita cairkan dulu uangnya, tapi dengan kartu dari bank. Warga penerima manfaat harus mengambil kartunya ke bank supaya pada bulan berikutnya mereka bisa mencairkan uangnya," tutur Risma.

Proses pencairan BPNT terlalu rumit

Ditanya mengenai birokrasi pencairan yang berbelit, Risma mengakui proses pencairan bantuan sosial di Surabaya memang terlalu rumit.

Baca juga: Persoalkan Pencairan Bansos di Surabaya yang Berbelit-belit, Risma: Terlalu Rumit, Kasihan Orang Miskin

Ia mengaku kasihan karena warga miskin tidak terlalu familiar dengan sistem pencairan yang sangat birokratis.

"Tapi tadi saya sudah komplain dengan bank BNI dan bank menyatakan siap membantu menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kekurangan warga penerima manfaat," kata Risma.

"Saya juga sudah kontak langsung dengan direktur BLT pusat, dan saya nanti bicara dengan kepala kantor cabang, Insya Allah permintaan saya dipenuhi dan mereka janji untuk diselesaikan," tutur Risma.

Mensos Risma tidak hanya memeriksa pencairan BPNT ke kantor Kecamatan Tambaksari saja tapi juga ke pendopo Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan Surabaya.

Selanjutnya, Risma juga berencana akan mengecek pencairan BPNT ke pendopo Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur.