Gubernur Banten Resmi Laporkan Buruh yang Duduki Ruang Kerjanya ke Polisi

Kompas.com - 24/12/2021, 17:47 WIB

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim telah resmi melaporkan adanya dugaan perusakan, penghinaan lambang negara, dan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh oknum buruh.

Pelaporan dilakukan oleh kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro ke Polda Banten pada Jumat (24/12/2021).

"Jadi pada hari ini juga kami kuasa hukum melakukan proses pelaporan hukum yang didasarkan juga adanya desakan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Banten," kata Asep kepasa wartawan usai melapor di Mapolda Banten. Jumat.

Baca juga: Buruh Masuk Ruang Kerja Gubernur Banten, Kapolda: Silakan Lapor

Dikatakan Busro, berdasarkan fakta-fakta dan saksi ada indikasi dugaan tindak pidana pengrusakan melanggar Pasal 170 KUHP.

Selain itu, ada tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yakni Gubernur Banten sebagai representasi dari pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah..

"Karena sudah masuk ke ruang gubernur, ada tindakan-tindakan melanggar hukum. Ini  kemudian sudah bentuk memenuhi delik tindak pidana penghinaan terhadap terhadap penguasa yang sah melanggar Pasal 207 KUHP," ujar Busro.

 

Sistematis

Menurut Busro, pada saat kejadian juga diduga ada gerakan massa yang dilakukan secara sistematis sehingga berbondong-bondong masuk ke dalam ruang kerja Gubernur Banten.

"Kelihatan gerakan masa ini juga digerakkan secara sistematis dan kami lihat ada unsur penghasutan di pasal 160 KUHP," jelas Busro.

Berdasarkan video yang viral di media sosial, Busro juga menilai adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui transaksi elektorik kepada Gubernur Banten yang dilakukan oleh oknum buruh

"Kami juga melaporkan dalam konteks delik pidana khusus pelanggaran pencemaran nama baik dan juga kaitan dengan penghinaan dalam konteks UU ITE," kata Asep.

Baca juga: Dicopot Gubernur Banten, Kepala Satpol PP Tetap Loyal: Risiko Jabatan Saya

Dengan pelaporan tersebut, Busro berharap ditindaklanjuti oleh Polda Banten dan menindak dengan tegas para pelaku secara profesional sesuai perundang-undangan.

"Pak Gubernur menghargai hak-hak dari serikat buruh untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, berkaitan dengan upaya untuk kenaikan upah. Tapi hal ini juga tidak boleh dilakukan dengan cara cara melanggar hukum," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Regional
Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Regional
DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

Regional
Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Regional
Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Regional
Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Regional
Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Regional
Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Regional
Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Regional
695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

Regional
Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Regional
Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Regional
Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Regional
Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Regional
Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.