TERNATE, KOMPAS.com – Ratusan guru honorer SMA/SMK di Provinsi Maluku Utara mengeluhkan gaji yang sudah delapan bulan belum dibayar.
Ketua Guru Honorer Provinsi Maluku Utara Said Alkatiri mengaku, gaji yang belum dibayarkan itu mulai April hingga Desember 2021.
Persoalan ini sudah pernah ditanyakan ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Namun, Dinas Pendidikan beralasan anggaran kosong.
“Sudah, sudah kami tanyakan ke Dinas Pendidikan, tapi alasannya anggaran tidak ada. Ini kan alasan klasik, masa pemerintah tidak punya anggaran, padahal alokasi anggaran di bidang pendidikan kan sangat besar,” kata Said yang dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (21/12/2021).
Karena kecewa, ratusan guru menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku Utara dan DPRD di Sofifi pada Senin (20/12/2021).
Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer
Menurut Said, dalam aksi tersebut tuntutan mereka cukup jelas, yakni meminta Gubernur segera mencairkan hak para guru honorer yang sudah delapan bulan tak menerima gaji.
“Kedua, meminta agar Imam Mahdi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara karena kami anggap tak paham dengan pendidikan,” tutur Said.
Atas aksi tersebut, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menemui massa aksi dan berjanji akan memanggil Kadis Pendidikan untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Pak Gub janji selesaikan dalam bulan ini, jika tidak maka akan turun aksi lagi dengan jumlah massa yang banyak,” kata Said.