DPRD Kota Tegal Kecewa dengan Wali Kota: Rekomendasi Tak Digubris, Diundang RDP Tak Datang

TEGAL, KOMPAS.com - Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membatalkan kebijakan penutupan portal kawasan Alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah, rupanya tak diindahkan Wali Kota Dedy Yon Supriyono.

Upaya mendengar penjelasan langsung dari Dedy melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD, Senin (20/12/2021) juga tak berjalan sesuai rencana.

Dedy tak datang dan mewakilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Tegal, Johardi, untuk mengikuti RDP di Gedung Paripurna DPRD.

Baca juga: Wali Kota Tegal Sampai Kenakan Seragam SD untuk Ajak Anak-anak Divaksin Covid-19

Dalam rapat, Sekda Johardi menyebut Dedy tak bisa hadir lantaran sedang menghadiri rapat koordinasi di Balai Kota Tegal.

Dikatakan Johardi, alasan Dedy belum membuka keseluruhan belasan portal yang diterapkan mulai pukul 18.00- 00.00 WIB karena untuk menghindari kerumunan di masa pandemi.

"Ada empat portal yang nanti malam bisa dilihat dibuka. Karena kita memang masih membatasi kerumunan karena masih pandemi. Dimohon agar bisa dipahami bersama. Pesan Pak Wali Kota kepada saya menyampaikan itu," kata Johardi.

Kompas.com/Tresno Setiadi Dengan mengenakan seragam SD, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan jajarannya saat menghibur anak-anak SD yang mengikuti vaksinasi massal di Alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (20/12/2021).

Usai Johardi, Plt Dinas Perhubungan Abdul Kadir juga menyampaikan adanya pemasangan portal di belasan titik.

Baca juga: Angka Kematian Ibu di Tegal Meningkat, Penyebab Terbesar karena Preeklampsia

Berbeda dengan yang disampaikan Sekda, Abdul Kadir menyebut penutupan portal karena di kawasan itu memang disiapkan sebagai ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki.

"Kebijakan portal untuk menyediakan kawasan ramah bagi pejalan kaki. Kemudian ruang terbuka hijau, mengurangi polusi udara sebagai penunjang vegetasi jalur pejalan kaki. Dan memberikan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta mengendalikan tingginya kemacetan lalu lintas," kata Abdul.

Apa yang disampaikan Sekda Johardi dan Plt Dinas Perhubungan Abdul Kadir, tak begitu saja disambut baik oleh anggota DPRD peserta rapat.

Termasuk Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-alun Kota Tegal (P2KAT) yang turut menyaksikan RDP yang dibuka untuk umum. P2KAT beberapa kali melontarkan kekesalannya saat keduanya berbicara.

Mereka bahkan memasang spanduk bermacam tulisan terkait penolakan portal yang disebut menyengsarakan hidup dan mematikan ekonomi mereka.

Anggota Fraksi PAN, Nurfitriani, menyebut Wali Kota tidak menghormati gelaran RDP yang menjadi hak DPRD untuk mendapat penjelasan terkait kebijakan penutupan portal.

Baca juga: ASN dan PPPK Pemkot Tegal Dilarang Cuti dan Keluar Kota, 20 Desember 2021-2 Januari 2022

Ia pun mendorong agar DPRD secara kelembagaan bisa menggunakan hak lainnya untuk "memaksa" Wali Kota datang memberikan penjelasannya.

"Dengan ketidakhadiran Wali Kota, Fraksi PAN meminta lembaga DPRD harus mengambil langkah tegas terkait hak DPRD. Wali Kota harus dipaksa memberikan keterangan, karena dampak portal ini tidak main-main," kata Nurfitriani.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Sisdiono Ahmad menganggap ketidakhadiran Dedy Yon dalam RDP sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga DPRD.

"Ketika Wali Kota tidak mau hadir maka ini saya anggap sebagai penghinaan terhadap lembaga DPRD yang secara resmi telah mengirim surat. Kenapa Wali Kota tidak datang padahal RDP itu tidak menakutkan," kata Sisdiono.

Selain Nurfitriani dan Sisdiono, sejumlah Fraksi DPRD lainnya juga mendesak agar Sekda Johardi bisa menyampaikan ke Wali Kota agar portal keseluruhan dibuka.

Baca juga: Setelah Disidak Kantor Staf Presiden, Portal Alun-alun Kota Tegal Akhirnya Dibuka Bertahap

Mereka di antaranya dari Fraksi PKS Zaenal Nurohman, Fraksi Partai Golkar Satori, Fraksi PDI Perjuangan Sutari, hingga dari Fraksi PKB Habib Ali Zaenal Abidin.

"Kami merasa sangat kecewa RDP yang sudah kita agendakan Wali Kota tidak datang. Maka kami tetap menginginkan agar portal seluruhnya dibuka," kata Habib Ali yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Tegal.

Sementara pimpinan rapat, Ketua DPRD Kusnendro mengatakan, setelah RDP, pihaknya akan menggelar rapat di tingkat pimpinan untuk menentukan langkah DPRD selanjutnya.

Apakah akan kembali menjadwalkan ulang RDP dengan kembali mengundang Wali Kota Dedy Yon, atau akan menggunakan hak DPRD lainnya semisal ada yang mengusulkan hak interpelasi.

Yang jelas kata Kusnendro, pada prinsipnya DPRD meminta agar penutupan dengan portal di kawasan Alun-alun dan Jalan Pancasila agar dibongkar karena berdampak bagi aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari warga sekitar.

Baca juga: Kunjungi Kawasan Alun-alun Kota Tegal yang Diportal, Tenaga Ahli KSP: Pedagang Bisa Kolaps

Sebelumnya, Kusnendro menyebut, penutupan akses jalan menuju kawasan Alun-alun dan Jalan Pancasila tidak memiliki dasar hukum apalagi kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa.

DPRD bahkan sampai mengirimkan surat rekomendasi kepada Wali Kota agar portal dibongkar pada 7 Desember 2021.

"Penutupan dengan portal pada akses masuk menuju kawasan itu agar segera ditiadakan demi memberikan rasa nyaman, aman dan situasi kondusif," kata Ketua DPRD Kusnendro kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).