Akui Pakai Underpass Milik Pemkab Tanah Bumbu, 9 Perusahaan Batu Bara Ini Harus Bayar Retribusi

KOMPAS.com – Sebanyak sembilan perusahaan batu bara di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengaku telah menggunakan akses underpass atau overpass Simpang Telkom di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Borneo Indobara (BIB), PT Angsana Jaya Energi, CV Hidup Hidayah Ilahi, PT Mitra Setia Tanah Bumbu (MSTB), PT Sumber Alam Inti Mandiri (SAIM), PT Sungai Danau Jaya, PT Tanah Bumbu Resource, CV Sumber Arum Energi, dan PT Bintang Mulia Bara.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu Ambo Sakka usai sembilan perusahaan batu bara menghadiri panggilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu di Ruang Rapat Bupati, Perkantoran Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Rabu (15/12/2021).

“Akhirnya sembilan perusahaan bersedia membayar retribusi karena menggunakan underpass Banjarsari,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/12/2021).

Baca juga: Polemik Kepemilikan Underpass Banjarsari, Bupati Tanah Bumbu: Jembatan adalah Aset Daerah

Adapun untuk besaran retribusi, kata dia, pihak Pemkab Tanah Bumbu masih mengkaji dan menganalisis sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambo pada kesempatan sama menyampaikan, saat rapat pembahasan di Ruang Rapat Bupati Tanah Bumbu, PT BIB mengaku bahwa underpass Banjarsari memang milik Pemkab Tanah Bumbu.

Sebelumnya, pihak PT BIB telah menyerahkan underpass Banjarsari kepada Pemkab Tanah Bumbu sebagai corporate social responsibility (CSR).

“Bukan kami (Pemkab Tanah Bumbu) yang menyampaikan, tapi pengakuan PT BIB sendiri di depan delapan perusahaan lain dan Pemkab saat rapat pembahasan,” kata Ambo.

Meskipun Pemkab Tanah Bambu telah mendapat pengakuan langsung dari PT BIB dan delapan perusahaan lainnya. PT Toudano Mandiri Abadi (TMA) sebagai pemilik jalan khusus yang terhubung dengan underpass Banjarsari hingga kini belum mengakui bahwa underpass tersebut merupakan aset daerah.

Ambo mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan PT TMA untuk membahas hal tersebut.

Baca juga: Penambang Batubara Ilegal Berkali-kali Berunding dengan Warga, Pengamat: Penegakan Hukum Hanya Bualan