Soal Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Tim PPS Serahkan Dokumen ke DPR, DPD, dan Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) terus berupaya agar pemerintah pusat segera mempercepat proses pemekaran wilayah itu.

Tim PPS yang dipimpin Thomas Eppe Safanpo bersama rombongan telah menyerahkan empat dokumen kepada Komisi II DPR RI, DPD, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (13/12/2021).

Baca juga: Aspirasi Pemekaran Provinsi Papua Selatan Resmi Diserahkan ke Pemprov, DPR Papua dan MRP

Ketua Tim PPS Thomas Eppe Safanpo mengatakan, dokumen itu diserahkan kepada bagian Sekretariat Komisi II DPR RI.

"Nanti akan dijadwalkan pertemuan dengan pimpinan dan anggota komisi II DPR RI di bulan Januari," kata Thomas di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Dokumen itu juga diserahkan kepada DPD RI yang diterima langsung Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.

Selain itu, Tim PPS juga bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, untuk menyerahkan dokumen itu.

"Agenda pak Drjen padat tapi beliau sempatkan terima kami kurang lebih 1 jam," ungkap Thomas.

Menurut Thomas, empat dokumen yang diserahkan itu di antaranya, dokumen persyaratan administratif pembentukan Provinsi Papua Selatan dari empat kabupaten yakni Mappi, Merauke, Boven Digoel, dan Asmat,

Kemudian, dokumen naskah akademik yang dikerjakan oleh Tim PPS dan UGM. Selanjutnya, dokumen penentuan kajian akademik tentang penentuan ibu kota Provinsi Papua Selatan.

Terakhir, dokumen draf rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan.

"Andai RUU ini dibahas di DPR nanti, rancangan yang kami susun bisa jadi pembanding di DPR dan pemerintah nanti," tutur Thomas yang juga Wakil Bupati Asmat.

Thomas menambahkan, menurut rencana dokumen itu juga akan diserahkan kepada KSP, Kemenkumham, dan Kemenkopolhukam.

Baca juga: 4 Kabupaten Bentuk Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Berikut Potensi PAD Wilayahnya

Sebelumnya, kata Thomas, pada  24 November 2021, Tim PPS sudah menyampaikan dokumen yang sama kepada Gubernur Papua, DPR, dan MRP Papua yang diterima langsung oleh para pimpinan.

"Ini aksi lanjutan yang diagendakan Januari kami akan kembali bertemu dengan komisi II. Kami langsung akan bertemu dengan Mendagri yang akan fasilitas pertemuan dengan 4 kabupaten Papua Selatan," jelas Thomas.