PAMEKASAN, KOMPAS.com - Warga Pamekasan, Jawa Timur belum bersedia membuka rantai besi di pagar pintu masuk kantor dan rumah dinas Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan kantor DPRD Pamekasan.
Penyegelan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pamekasan Menggugat (AMPM) itu sudah berlangsung selama dua hari.
Baca juga: Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya
Untuk mempertahankan segel di tiga tempat itu, anggota AMPM bermalam di depan tiga kantor tersebut.
Mereka mendirikan tenda dan membawa peralatan masak, serta pengeras suara di lokasi.
Penyegelan itu menyebabkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) kerepotan.
Sebab, mereka kesulitan memasuki kantor Bupati Pamekasan, rumah dinas bupati dan kantor DPRD Pamekasan, pada Kamis (9/12/2021).
Anggota AMPM memberlakukan buka tutup pagar di tiga kantor tersebut untuk mengetahui siapa saja yang masuk dan keluar kantor.
Abd Holis, koordinator aksi AMPM menjelaskan, keinginan warga Pamekasan yakni bertemu langsung dengan Bupati Pamekasan dan Ketua DPRD Pamekasan, untuk membicarakan kelanjutan pelaksanaan Pilkades serentak di 74 desa se-Kabupaten Pamekasan.
Namun kedua pejabat tersebut tidak ada yang mau menemuinya sampai hari ini.
"Sejak kantor bupati, rumah dinas bupati dan kantor DPRD Pamekasan kami segel, tidak ada satupun yang mau menemui kami sebagai rakyat Pamekasan," ujar Abd Holis saat ditemui di salah satu tenda di depan kantor bupati Pamekasan.
Baca juga: Perkara Mobil Sigap Tak Kunjung Tuntas, Mahasiswa dan Pemuda Segel Kejari Pamekasan