Guru Pesantren yang Perkosa 12 Santriwati Diduga Salahgunakan Bantuan Pemerintah untuk Sewa Hotel dan Apartemen

BANDUNG, KOMPAS.com - HW, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati yang merupakan anak didiknya, melakukan tindakan asusila tersebut di beberapa tempat seperti yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana menduga terdakwa menyalahgunakan dana bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk kebutuhan sewa tempat untuk mencabuli santrinya.

"Jadi ada dugaan-dugaan kami dari temen-temen intelijen setelah pengumpulan data dan keterangan di penyelidikan bahwa kemudian terdakwa juga menggunakan dana, menyalahgunakan yang berasal dari bantuan pemerintah, untuk kemudian digunakan misalnya katakanlah menyewa apartemen," ucap Asep di Kantor Kejati Jabar, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati di Bandung, Wali Kota Oded: Pendampingan Harus Ekstra

Tak hanya untuk apartemen, kata Asep, pelaku pun diduga menyalahgunakan dana bantuan pemerintah untuk sewa hotel.

"Kemungkinan begitu, nanti didalami," ucapnya.

Mengingat hal tersebut, pihak Kejati Jabar tak hanya akan mendalami tindakan pidana umum terdakwa HW, tapi juga bakal mendalami terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan pemerintah tersebut.

"Jadi di samping ada perkara pidum nanti akan melakukan pendalaman terkait itu. Karena ada pengelola yayasan," ucapnya.

Baca juga: Pengadilan Cirebon Mengabulkan Permohonan Ganti Kelamin 2 Anak Kakak Beradik, Tetapi Tidak Ganti Nama

Seperti diketahui, penanganan perkara dugaan tindak pidana perbuatan pemerkosaan yang dilakukan HW terhadap belasan anak didiknya ini terjadi di wilayah Kota Bandung.

Kasus ini ditangani Polda Jabar yang dilimpahkan ke kejati Jabar pada bulan September, dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada bulan November.

Dalam dakwaannya HW melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP untuk dakwaan primairnya.

Sedang dakwaan subsider, melanggar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Terdakwa diancam pidana sesuai pasal 81 Undang-undang perlindungan anak, ancamannya pidana 15 tahun tapi perlu di garisbawahi ada pemberatan, karena dia sebagai tenaga pendidik sehingga hukumannya menjadi 20 tahun," ucap

Akibat dari perbuatan tersebut, beberapa korban ada yang sudah melahirkan anak hingga sedang mengandung.  Sebagian besar para korban mengalami trauma mendalam.