Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Sekda Sumsel Dituntut 10 Tahun Penjara

PALEMBANG, KOMPAS.com - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya menjalani sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Rabu (8/12/2021).

Kedua terdakwa tersebut yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan Mukti Sulaiman dan mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sumsel Ahmad Nasuhi yang dihadirkan secara virtual.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumatera Selatan, Iskandar mengatakan, dari hasil persidangan sebelumnya kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca juga: Jaksa Banding terhadap Vonis 4 Terdakwa Korupsi Pembangunan Masjid Sriwijaya

Dimana untuk terdakwa Mukti Sulaiman dituntut hukuman selama 10 tahun penjara.

Sedangkan untuk terdakwa Ahmad Nasuhi lebih berat yakni 15 tahun penjara.

Sementara, untuk keduanya sama-sama diberikan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan.

Baca juga: 2 Terdakwa Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya Divonis 11 Tahun Penjara

“Adapun hal yang memberatkan terdakwa II (Ahmad Nasuhi), obyek korupsi adalah tempat ibadah, terdakwa juga memberikan keterangan berbelit-belit dalam sidang,” kata Sikandar.

Sementara, hal yang meringankan kedua terdakwa yakni berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Selain itu, dalam fakta persidangan Mukti Sulaiman yang menjabat sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak melakukan verifikasi terhadap anggaran pembangunan masjid.

Sedangkan, terdakwa Ahmad Nasuhi tidak melakukan verifikasi terkait usulan proposal kegiatan pembangunan Masjid Sriwijya yang bersumber dana hibah dari APBD Sumatera Selatan yang digelontorkan pada tahun 2015 sebesar Rp 50 miliar dan tahun 2017 senilai Rp 80 miliar dengan total dana loss pembangunan mencapai Rp 130 miliar.

“Kedua terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum memperkaya diri sendiri orang lain atau korporassi,” ujar JPU.

Setelah membacakan dakwaan, ketua majelis hakim menutup sidang dan akan dilanjutkan pada Rabu (15/12/2021) dengan agenda pleidoi atau pembelaan.

“Sidang ditutup dilanjutkan pekan depan,” kata Hakim.

Terdakwa ajukan justice collaborator

JPU Kejati Sumsel, Roy Riadi mengatakan, terdakwa Mukti Silaiman telah mengajukan justice collaborator (JC) kepada majelis hakim terkait perkara tersebut.

Namun, JPU tetap menunggu majelis Hakim apakah JC tersebut dikabulkan atau tidak.

"Ada permohonan JC dan kami serahkan kepada Majelis Hakim, terkait menetapkan JC ini pada prinsipnya kami tidak keberatan," kata Roy.

Sementara, Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Mohd Radyan mengungkapkan, Hakim nantinya akan menentukan terkait JC yang diajukan oleh terdakwa Mukti Sulaiman.

"JPU menyerahkan ke Majelis Hakim apakah terdakwa bisa atau tidak masuk dalam kategorikan JC. Jadi, nanti kita dengar saat putusan terdakwa apakah JC tersebut diterima atau tidak oleh Majelis Hakim,” ujarnya singkat.

Empat terdakwa telah divonis

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Palembang sudah menjatuhkan vonis terhadap empat orang terdakwa.

Mereka adalah, Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Eddy Hermanto dan Ketua Panitia Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya, Syarifudin.

Keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 12 tahun dengan denda masing- masing Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Selain itu, juga dikenakan hukuman uang pengganti, yakni Rp 218 juta subsider 2 tahun penjara untuk Eddy Hermanto, dan Syarifuddin MF Rp 1 miliar subsider 2 tahun 8 bulan penjara.

Kemudian, Project Manajer PT Brantas Abipraya-PT Yodya Karya, Yudi Arminto dan Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-PT Yodya Karya, Dwi Kridayani dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 11 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Keduanya juga dihukum membayar Rp 2,5 miliar subsider 4 tahun penjara.

Para terdakwa dinilai menimbulkan kerugian negara senilai Rp 64 miliar.