BANYUWANGI, KOMPAS.com - Dinas Sosial (Dinsos) Banyuwangi menginventarisasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu.
Mereka akan mencari nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) di antara 507.944 orang penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini menyusul temuan Kementerian Sosial (Kemensos) akan adanya puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.
Baca juga: Bupati Cirebon Ancam Bikin Malu ASN yang Tidak Kembalikan Bansos
Sementara jumlah PNS di Banyuwangi dalam laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sebanyak 9.400 orang.
"Masih diinventarisasi oleh teman-teman pendamping, (di tingkat) desa, sesuai wilayah pendampingan," kata Plt Kepala Dinsos Banyuwangi, Henik Setyorini, Rabu (2/12/2021).
Dia mengatakan hingga saat ini belum ditemukan adanya PNS di Kabupaten Banyuwangi yang menerima bansos.
Dia berharap tidak ada PNS di Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam daftar penerima bansos.
"Ini sedang berproses, sampai saat ini belum ditemukan adanya PNS yang terima bansos. Semoga untuk Banyuwangi enggak ada," kata dia.
Baca juga: 16 ASN dan 2 Anggota TNI di Kabupaten Blitar Diduga Terima Bansos
Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan ada 31.624 PNS yang terindikasi turut menerima bansos.
Di antaranya 28.965 masih aktif, dan sisanya telah pensiun. Pensiunan PNS juga tidak berhak atas bansos.
Risma mengatakan bahwa secara umum masyarakat yang memiliki pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh menerima bansos.
Data PNS yang diduga mendapatkan bansos kemudian dikirimkan ke daerah agar diperiksa ulang.
"Jenis bansos apa saja, ada BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (program keluarga harapan)," kata Risma, Kamis (18/11/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.