PT Pupuk Indonesia Optimalisasi Sisa Alokasi Pupuk Subsidi di Akhir Tahun

KUPANG, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki beberapa upaya mengoptimalisasi sisa alokasi pupuk subsidi di akhir 2021.

Sisa alokasi pupuk subsidi ini dimanfaatkan dalam musim tanam yang sedang berjalan.

Baca juga: 24.563 Petani di Situbondo Dapat Pupuk Urea Gratis, Masing-masing Terima 50 Kilogram

Hal ini disampaikan oleh SEVP Operasi Pemasaran Pupuk Indonesia, Gatoet G Noegroho dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Pupuk Berimbang bersama anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/1/2021).

Gatoet mengatakan, salah satu upaya mengoptimalisasi sisa pupuk subsidi adalah dengan cara pemupukan berimbang.

"Sebagaimana kita semua ketahui, Pupuk Indonesia sebagai holding BUMN Pupuk bersama anak-anak perusahaannya, mendapat amanah pemerintah untuk menyiapkan dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan pemerintah," kata Gatoet.

Ia menyebut, ada sejumlah tantangan dalam penyaluran pupuk subsidi, seperti alokasi yang ditetapkan masih kurang dari kebutuhan petani.

Di tengah alokasi tersebut, lanjut Gatoet, masih banyak petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan atau tidak sesuai rekomendasi.

Padahal, penggunaan pupuk sesuai rekomendasi bisa menjadi salah satu upaya dalam momen musim tanam. Pupuk Indonesia, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan baik dan tepat sasaran.

Apalagi, dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, tidak luput dari berbagai tantangan dan kendala di lapangan.

"Ini menjadi tantangan di lapangan, adalah bagaimana kita dapat menyosialisasikan kepada petani mengenai tata cara pemupukan berimbang, agar pupuk yang dipakai lebih efisien, tidak boros, dan dapat mendorong hasil panen menjadi lebih baik," ujar Gatoet.

Adapun contoh rekomendasi pupuk berimbang untuk komoditas padi adalah 5:3:2 dengan rincian 500 kilogram pupuk organik, 300 kilogram pupuk NPK, dan 200 kilogram pupuk urea.

Gatoet berharap, melalui bimtek ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR untuk menyosialisasikan dan mencari solusi lain dalam mengoptimalkan penggunaan pupuk subsidi untuk mendukung musim tanam.

Pasalnya, masih banyak petani yang menganggap, semakin banyak pupuk khususnya urea maka tanaman yang dihasilkan semakin bagus.

Padahal, penggunaan pupuk urea yang semakin banyak membuat kondisi lahan atau tanah menjadi tidak sehat.

Kondisi tanah yang tidak sehat dikarenakan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dalam jangka panjang.

Adapun rata-rata petani nasional menggunakan urea sebanyak 400 kilogram per hektare.

Selain itu, pihak Pupuk Indonesia juga berharap kegiatan pemupukan berimbang dapat didukung oleh teknologi dan infrastruktur pertanian yang baik. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang berujung kepada meningkatnya pendapatan petani.

"Perlu kita ketahui bersama juga, ketersediaan pupuk bersubsidi memang terbatas. Oleh karena itu pemerintah menerapkan sejumlah aturan dan persyaratan sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak," ujar dia.

Baca juga: Kupang Turun PPKM Level 1, Pemkot Tetap Batasi Aktivitas Warga

Tentunya tidak semua petani pada akhirnya dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan keinginannya.

"Sedangkan, pupuk nonsubsidi harganya lebih tinggi jika dibandingkan pupuk bersubsidi,"kata dia.