Penyelundupan 207 Ton Rotan ke Malaysia lewat Natuna Digagalkan

PONTIANAK, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan sebanyak 207 ton ke Malaysia, di perairan utara Pulau Subi, Kepulauan Natuna, Selasa (16/11/2021) pukul 22.40 WIB.

Kabid Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat Setiawan mengatakan, rotan tersebut dibawa menggunakan KLM Musfita dan rencana akan diselundupkan ke Malaysia.

“Melalui kegiatan operasi patroli laut, kami berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ekspor rotan mentah dengan berat 207 ton di perairan utara Pulau Subi, Kepulauan Natuna. Rotan mentah diangkut KLM Musfita dibawa menuju Malaysia,” kata Setiawan kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Penyelundupan 100 Kg Sabu dari Malaysia Digagalkan di Aceh, Tiga Orang Ditangkap

Setiawan menjelaskan, KLM Mustifa yang membawa rotan mentah illegal dihentikan oleh Kapal Patroli Bea Cukai (BC) 3004 yang saat itu sedang berpatroli rutin di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

“Saat ini, kapal beserta muatan rotan mentah dan seluruh awak kapal dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat di Pontianak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atas dugaan tindak pidana kepabeanan,” jelas Setiawan.

Setiawan menegaskan, rotan mentah merupakan barang dilarang ekspor bidang kehutanan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Jika terbukti melanggar, lanjut Setiawan, pihak terkait dapat dijerat Pasal 102A huruf (a) dan/atau Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

“Modusnya memang diselundupkan antar pulau,” terang Setiawan.

Baca juga: Seorang Siswa SMA di Batam Jadi Tekong Penyelundupan TKI Ilegal

Setiawan memastikan, pihaknya bersama kepolisian dan TNI Angkatan Laut komitmen melakukan pengawasan wilayah perairan untuk melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan illegal.

“Termasuk pengawasan bersama pelayaran dan perdagangan antar pulau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau, yang resmi berlaku mulai bulan November 2021,” tutup Setiawan.