Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS DAERAH

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Kompas.com - 30/11/2021, 20:16 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bupati Wonogiri Joko Sutopo berharap, para petani di wilayahnya dapat mengembangkan modifikasi dan inovasi.

Inovasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi ketersediaan pupuk bersubsidi yang terbatas. Terlebih saat ini pemerintah pusat tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani di masa tanam.

“Agar kebutuhan semasa musim tanam terpenuhi maka perlu adanya modifikasi dan inovasi para petani,” ujar pria yang akrab disapa Jekek itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan materi dalam sarasehan terkait pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonogiri, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Stok Pupuk Bersubsidi di Jateng Dipastikan Aman Selama Musim Tanam Kedua

Dalam kesempatan itu, Jekek mengatakan, persoalan pupuk di Kabupaten Wonogiri memang kompleks.

Hal tersebut lantaran kebutuhan petani yang dituangkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) itu tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah.

“Karena di dalam RDKK ada subsidi pupuk, maka pemerintah berharap ada kolaborasi kemampuan atau ketersediaan dari seluruh pihak terkait. Sebab, pupuk subsidi yang disediakan pemerintah tidak bisa meng-cover 100 persen,” kata Jekek.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Kabupaten Wonogiri itu juga meminta agar keberadaan kartu tani bisa dimanfaatkan petani secara optimal.

Baca juga: Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Salah satunya memanfaatkan kartu tani untuk mengetahui pasti jumlah pupuk bersubsidi yang didapatkan dari pemerintah.

“Selain modifikasi dan inovasi, satu sistem juga dikontrol dengan kartu tani. Jadi harus ada pemahaman dari petani secara utuh apa itu to sistem kartu tani,” ujar Jekek.

Ia mengklaim dari 179.000 kartu tani yang dicetak hanya 58 persen yang baru digunakan petani. Sementara itu, sebanyak 42 persen sistem kartu tani belum digunakan para petani sebagai transaksi niaganya.

Menurut Jekek kompleksitas persoalan penyaluran pupuk subsidi tidak bisa serta merta diselesaikan dengan menerbitkan dengan satu sistem niaga.

Baca juga: Jelang Musim Tanam, Stok Pupuk Bersubsidi di Jabar Dipastikan Aman

“Butuh satu sosialisasi untuk pendampingan dan pemahaman agar tujuan besar pemerintah mengatur pemanfaatan pupuk bersubsidi sesuai target bersama,” ucapnya.

Hanya saja, Jekek menyadari bahwa sosialisasi dan pendampingan itu belum berjalan optimal.

Oleh karenanya, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyosialisasikan kepada petani agar. Sosialisasi ini bertujuan agar ada satu pemahaman yang utuh bahwa proses niaga, kebermanfaatan transaksi pupuk yang diatur dalam kartu tani itu harus melibatkan semua pihak.

Halaman:
Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com