Aceh Utara Krisis Anggaran tapi Dana Perbaikan Gedung DPRD Rp 4,7 Miliar, Ketua Dewan: Sudah Ketentuan, Tak Bisa Dialihkan

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Di saat ribuan tenaga honorer yang kebanyakan merupakan tenaga kesehatan tak digaji berbulan-bulan, gedung DPRD Aceh Utara dianggarkan dipercantik senilai Rp 4,7 miliar. 

Ketua DPRD Aceh Utara, Arafat, menyatakan dana mempercantik gedung DPRD sebesar Rp 4,7 miliar bersumber dari dana kompensasi dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Baca juga: Mengaku Krisis Anggaran Sampai Tak Bayar Ribuan Honorer, DPRD Aceh Utara Alokasikan Rp 4,7 M untuk Memperindah Kantor

Sebelumnya, Gedung DPRD Kabupaten Aceh Utara yang lama di Jalan T Nyak Adam Kamil, Lhokseumawe diserahkan ke Lhokseumawe dengan kompensasi pembayaran.

Sehingga, uang itu digunakan untuk mempercantik gedung DPRD yang baru di Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.

“Jadi, dana gedung yang bersumber dari kompensasi asset itu tidak bisa dialihkan ke sektor lain. Harus tetap ke gedung. Jadi, tidak bisa dialihkan ke gaji honorer di Aceh Utara,” kata Arafat menghubungi Kompas.com, lewat aplikasi pesan whatsapp, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Krisis Anggaran, Pemkot Lhokseumawe Berhentikan 2.753 Pegawai Honorer

Politisi Partai Aceh itu menyebutkan, regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Aceh mengharuskan dana dari kompensasi asset wajib digunakan untuk asset lainnya seperti melengkapi sarana dan prasarana gedung DPRD Aceh Utara yang baru.

“Memang ketentuan perjanjian di provinsi anggaran tersebut memang untuk perkantoran, itu pun sesuai yang udah ada perencanaan di dinas teknis (Dinas Perkim) tidak dibolehkan untuk kegiatan lain,” pungkasnya.

Baca juga: Di Tengah Krisis Anggaran, Anggota DPRD Karangasem Bali Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan

Sekadar diketahui, Gedung DPRD Aceh Utara dibangun sejak tahun 2014 dan selesai tahun 2016 menghabiskan dana Rp 40 miliar.

Itu pun belum rampung bagian dalam gedung, sehingga tahun 2019 sebesar Rp 2 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp 12 miliar.

Sehingga total anggaran yang sudah habis sejak awal hingga tahun 2020 mencapai Rp 54 miliar.

Jika ditambah tahun 2021 maka total dana yang habis sebesar Rp 58,7 miliar.