Dispendik Surabaya Belum Beri Izin 49 SMP Gelar PTM, Upayakan Sekolah Tatap Muka Digelar Serentak

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya belum bisa memberikan persetujuan bagi 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Hal itu disebabkan kurang lengkapnya persyaratan administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat dispendik.

Baca juga: ASN Pemkot Surabaya Diduga Tipu Warga hingga Rp 1,3 Miliar, Modus Janjikan Jadi PNS

Wajib ikuti SOP

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Dispendik Kota Surabaya Tri Aji Nugroho mengatakan, SOP itu dibuat mengacu pada aturan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri).

Aji menjelaskan, agar sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya dapat melaksanakan PTM, maka mereka wajib mengikuti SOP yang berlaku.

Pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa.

Kedua, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi.

Mulai dari perizinan atau persetujuan orangtua, simulasi PTM hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.

"Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya," kata Aji dikonfirmasi, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: 287 Siswa Surabaya Ikuti Seleksi Beasiswa Penghafal Kitab Suci

Ada yang belum penuhi semua syarat

Aji menjelaskan, hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil Swab RT-PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM.

Oleh sebab itu, kini dispendik belum memberikan rekomendasi untuk menggelar PTM.

"Memang ada yang belum dan menerima hasilnya (RT-PCR), selain itu ada yang belum memenuhi administrasinya. Contoh, terkait pernyataan orangtua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput dan mengizinkan anaknya," ujar dia.

Baca juga: Mafia Tanah di Surabaya, Jual 56 Hektar Tanah Milik Warga yang Meninggal, Korban ASN hingga Anggota TNI

"Mereka (sekolah) juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM, karena ada beberapa yang belum meng-upload-kan itu. Sehingga kami mengembalikannya lagi ke sekolah. Sebenarnya lebih banyak ke persoalan administrasi," ujar Aji.

Untuk mengatasi persoalan itu, Dispendik Kota Surabaya tidak tinggal diam.

Agar semua sekolah SMP di kota Pahlawan dapat menggelar PTM, Aji mengaku sudah berkoordinasi dengan masing-masing sekolah untuk segera merampungkan syarat yang sudah ditentukan.

Bahkan, dispendik juga membuat sistem untuk manajemen PTM, agar sekolah negeri dan swasta segera mendapatkan asesmen.

"Kami sudah membuat sistem untuk me-manage PTM. Jadi disampaikan melalui sistem tersebut, alasan kenapa ditolak dan segala macam. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang," jelas dia.

Data SMP

Sesuai data Dispendik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta yang belum mendapat rekomendasi PTM ada 105 sekolah.

Dari 105 sekolah yang belum mendapatkan rekomendasi itu, ada 39 sekolah yang mengajukan namun ditolak.

Sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan lagi.

"Jadi, ada sekitar 60an yang belum proses pengajuan simulasi ke PTM-nya lagi. Tapi kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring, yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kita tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi," ujar dia.

Baca juga: Usaha Singkong Goreng Keju di Surabaya Ini Punya Mitra di 4 Kota Lain

Ia menambahkan, saat ini sekolah yang sudah melengkapi persyaratan, simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM, ada sekitar 149 SMP negeri dan swasta.

"Insya Allah kemarin 149 itu sudah Swab RT-PCR dan berjalan. Karena memang di sini kita terkena aturan terkait SKB 4 Menteri, sehingga sesuai dengan inmendagri tetap di level 1 pun harus mengacu pada SKB 4 menteri," kata dia.

"Itu lah yang membuat kami harus mempersiapkan dari sisi administrasi, fisik, dan segala macam lainnya," lanjutnya.