Diduga Gelapkan Dana PBB Warga hingga Rp 130 Juta, Sekdes di Blitar Jadi Tersangka

BLITAR, KOMPAS.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Blitar menetapkan AA (47), Sekretaris Desa (Sekdes) Tegalrejo, Kecamatan Selopuro, sebagai tersangka dugaan kasus penggelapan dana pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Satreskrim AKP Ardyan Yudo Setyantono mengatakan, melalui gelar perkara pihaknya memastikan telah terpenuhinya alat bukti untuk menetapkan AA sebagai tersangka.

"Kami jerat yang bersangkutan dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan barang atau uang yang berkaitan dengan jabatannya," ujar Yudo kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Pemkab Blitar Verifikasi Data ASN yang Diduga Terima Bansos Selama Pandemi

Segera diperiksa sebagai tersangka

Yudo mengungkapkan, pihaknya akan segera melayangkan pemanggilan kepada AA untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Sebelumnya, AA sudah pernah diperiksa pihak kepolisian sebagai saksi terlapor.

Yudo menambahkan pihaknya belum dapat memutuskan apakah akan menahan AA atau tidak.

"Masalah itu akan kami putuskan setelah pemeriksaan nanti. Apakah tersangka kooperatif atau kami anggap berpotensi menghilangkan barang bukti atau pun melarikan diri," ujarnya.

Baca juga: Terima Bansos Selama Pandemi, 9 PNS Pemkot Blitar Tanda Tangani Surat Penyataan Keluar DTKS

Diduga tak bayarkan dana PBB warga selama 2 tahun

Perkara ini ditangani pihak Polres Blitar setelah adanya pengaduan sejumlah warga Desa Tegalrejo.

Mereka melaporkan terkait dana PBB yang dibayarkan warga melalui kepala dusun masing-masing yang akhirnya disetorkan kepada AA selaku sekretaris desa.

Selama dua tahun, mulai 2019, AA diduga tidak membayarkan dana PBB ke Dispenda Kabupaten Blitar meskipun warga telah rutin membayar melalui kepala dusun.

Baca juga: 6 PNS Pemkot Blitar Terima Bansos Selama Pandemi, Ini Penjelasan Kadinsos

Gelapkan dana Rp 130 juta

Perwakilan warga Eko Budi Winarto mengaku, dana PBB yang digelapkan AA selama dua tahun itu mencapai Rp 130 juta.

Menurut Eko, kasus itu diketahui warga setelah ada salah satu warga Tegalrejo yang tidak dapat memroses akta penjualan sebidang tanah lantaran masih menunggak pembayaran PBB.

Padahal warga tersebut rutin membayar PBB melalui kepala dusun.

Setelah melalui musyawarah desa, sejumlah warga menuntut AA mengundurkan diri dari jabatannya dan mengembalikan dana PBB yang diduga telah dia gelapkan.

AA dilaporkan ke polisi setelah menolak mengembalikan dana PBB tersebut dan juga menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris desa.