Aktivitas PETI di Kalbar Bisa Dihentikan jika Ada Perintah dari Presiden Jokowi

PONTIANAK, KOMPAS.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat (Kalbar) disebut masih marak.

Hal itu menjadi salah satu faktor kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana.

Namun demikian, memberantas aktivitas pertambangan tanpa izin tidaklah mudah.

Baca juga: Polda Sulut Tangani 14 Kasus Tambang Emas Ilegal dengan 23 Orang Tersangka

Menurut Gubernur Kalbar Sutarmidji, penghentian aktivitas PETI harus dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Soal masih banyaknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, bahwa untuk menghentikannya hanya dengan perintah presiden,” kata Sutarmidji dalam keterangan tertulis yang dilansir Prokopim Kabupaten Sintang, Kamis (25/11/2021).

Sutarmidji menjelaskan, jika memerintahkan langsung Presiden, maka aktivitas PETI akan berhenti. Sedangkan jika hanya perintah gubernur, lanjut Sutarmidji, pasti banyak alasan.

“Kalau perintah presiden, besok akitivitas PETI dihentikan, maka berhenti itu PETI. Karena PETI yang ada ini sudah pakai eksavator. Kalau presiden yang perintah, pasti cepat. Kalau gubernur yang perintah, pasti banyak alasan,” ujar Sutarmidji.

Sementara itu, dalam kunjungannya, Sekjend KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, pemulihan serta pengelolaan daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi prioritas dalam mencegah terjadinya bencana.

Sebelumnya, Bambang bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji mengunjungi sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (25/11/2021).

“Ketika sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk mengembalikan dan memulihkan lingkungan hidup,” kata Bambang.

Baca juga: Tambang Emas Tradisional di Kalteng Longsor, 6 Orang Tewas

Bambang menerangkan, hal utama untuk mengatasi banjir adalah sinergisitas pusat dan daerah dalam melihat lanskap ekosistem yang ada di Kalbar.

“Yang jelas semua sudah tahu, bagaimana kondisi daerah aliran sungai. Ke depan, pemulihan lingkungan dan ekonomi menjadi bagian penting yang harus dilakukan,” terang Bambang.

Bambang melanjutkan, pemulihan lingkungan ini memerlukan kerjasama semua stakeholder. Menurut dia, KLHK nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Gubernur Kalbar dan para bupati.

“Memulihkan kembali DAS Kapuas sangat penting, kalau bisa seperti dulu lagi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan itu harus sesuai dengan prinsip yang sesuai dengan kearifan lokal,” terang Bambang.