Penerima Bansos di Kota Blitar Naik Hampir 2,5 Kali Lipat Selama Pandemi, 9 PNS Masuk DTKS

Kompas.com - 25/11/2021, 18:34 WIB
Ilustrasi bantuan sosial, ilustrasi BLT UMKM (Dok. Shutterstock) Ilustrasi bantuan sosial, ilustrasi BLT UMKM (Dok. Shutterstock)

BLITAR, KOMPAS.com - Jumlah warga Kota Blitar penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial naik hampir 2,5 kali lipat selama pandemi Covid-19.

Lonjakan penerima beragam paket bansos itu terlihat dari kenaikan jumlah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Blitar dari 25.589 jiwa pada awal 2020 menjadi 61.155 jiwa pada awal 2021.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Priyo Istanto mengatakan, lonjakan jumlah penerima bansos terjadi akibat banyaknya pengajuan warga untuk masuk ke DTKS. Mereka terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Priyo mengungkapkan, terdapat 8.794 keluarga yang terdiri dari 25.589 warga Kota Blitar yang masuk DTKS berdasarkan pengesahan Januari 2020.

Jumlah DTKS Kota Blitar, lanjutnya, melonjak drastis di tahun 2021 menjadi 20.253 keluarga yang terdiri dari 61.155 jiwa.

Jumlah itu setara dengan 40 persen dari total populasi Kota Blitar sebanyak 150.000 jiwa.

Baca juga: 5 Hari Tinggalkan Rumah, Seorang Kakek di Blitar Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai

"Bisa dipahami karena pandemi membuat ekonomi masyarakat menjadi sulit sehingga terjadi lonjakan penerima bansos," Priyo kepada Kompas.com, Kamis (25/11/2021).

Sembilan PNS masuk DTKS

Banyaknya jumlah pengajuan warga untuk dapat menerima bansos dari pemerintah, kata Priyo, sempat membuat Dinas Sosial Kota Blitar kewalahan dalam melakukan verifikasi.

Hal itu, menurut Priyo, menjadi sebab masuknya sembilan warga Kota Blitar yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di daftar DTKS Kota Blitar.

"Jadi ketika jumlah usulan dari RT dan RW itu banyak verifikasi yang kita lakukan sampai ada yang terlewat," jelas Priyo melalui telepon.

Selain banyaknya pengusulan nama baru untuk dimasukkan ke DTKS, lanjut Priyo, masuknya nama PNS ke DTKS juga terjadi lantaran adanya PNS yang masih berada dalam satu kartu keluarga (KK) dengan orangtuanya.

Padahal, jelasnya, orangtua PNS tersebut masuk dalam daftar DTKS.

"Ada satu kasus dimana seorang PNS masuk DTKS karena terbawa oleh ibunya yang sudah lebih dulu masuk DTKS. Jadi kebawa ibunya karena masih satu KK," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembunuhan Berdarah di Kamar Kos Semarang, Seorang Wanita Ditemukan Tewas, Tetangga Sempat Dengar Korban Minta Tolong

Pembunuhan Berdarah di Kamar Kos Semarang, Seorang Wanita Ditemukan Tewas, Tetangga Sempat Dengar Korban Minta Tolong

Regional
Tidak Ada Korban Jiwa, Ini Dampak Kerusakan akibat Gempa di Lebak

Tidak Ada Korban Jiwa, Ini Dampak Kerusakan akibat Gempa di Lebak

Regional
Marah Tak Diambilkan Air Minum, Ayah di Riau Aniaya Anak Pakai Selang Berujung Penjara

Marah Tak Diambilkan Air Minum, Ayah di Riau Aniaya Anak Pakai Selang Berujung Penjara

Regional
Kepala Inspektorat di Kabupaten SBB Aniaya 2 Pramuria di Lokalisasi

Kepala Inspektorat di Kabupaten SBB Aniaya 2 Pramuria di Lokalisasi

Regional
Wisatawan Asal Medan Hilang di Pantai Senggigi Lombok

Wisatawan Asal Medan Hilang di Pantai Senggigi Lombok

Regional
Sejarah Satpam dan Warna Seragamnya dari Masa ke Masa

Sejarah Satpam dan Warna Seragamnya dari Masa ke Masa

Regional
Pembagian Waktu di Indonesia serta Daftar Provinsi yang Masuk Zona WIB, WIT, dan WITA

Pembagian Waktu di Indonesia serta Daftar Provinsi yang Masuk Zona WIB, WIT, dan WITA

Regional
Jajal Platform Digital, Pelaku UMKM di Cianjur Belajar Foto Produk

Jajal Platform Digital, Pelaku UMKM di Cianjur Belajar Foto Produk

Regional
Pemkab Kubu Raya Ajukan Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Menikah, Ini Alasannya

Pemkab Kubu Raya Ajukan Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Menikah, Ini Alasannya

Regional
12 Pasangan Muda-mudi di Padang Menginap Tanpa Surat Nikah, Satpol PP Panggil Orangtua

12 Pasangan Muda-mudi di Padang Menginap Tanpa Surat Nikah, Satpol PP Panggil Orangtua

Regional
Pelanggar Tilang Elektronik di Jateng Tertinggi di Indonesia

Pelanggar Tilang Elektronik di Jateng Tertinggi di Indonesia

Regional
Istri Bandar Narkoba Diduga Suap Kapolrestabes Medan Rp 75 Juta, Digunakan Beli Motor Hadiah untuk Anggota TNI

Istri Bandar Narkoba Diduga Suap Kapolrestabes Medan Rp 75 Juta, Digunakan Beli Motor Hadiah untuk Anggota TNI

Regional
Pinjam Kendaraan untuk Beli Minyak Goreng, Pedagang Ini Malah Bawa Kabur Motor Sport Pembeli

Pinjam Kendaraan untuk Beli Minyak Goreng, Pedagang Ini Malah Bawa Kabur Motor Sport Pembeli

Regional
Kakak Adik di Palembang Berkomplot Aniaya Pencuri hingga Tewas, Korban Dieksekusi di Pemakaman Umum

Kakak Adik di Palembang Berkomplot Aniaya Pencuri hingga Tewas, Korban Dieksekusi di Pemakaman Umum

Regional
Prostitusi di Padang, Ada Kamar Dalam Salon, Karyawan Jadi Wanita Penghibur, Tarif Rp 600.000 Sekali Kencan

Prostitusi di Padang, Ada Kamar Dalam Salon, Karyawan Jadi Wanita Penghibur, Tarif Rp 600.000 Sekali Kencan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.