Penerima Bansos di Kota Blitar Naik Hampir 2,5 Kali Lipat Selama Pandemi, 9 PNS Masuk DTKS

Kompas.com - 25/11/2021, 18:34 WIB
Ilustrasi bantuan sosial, ilustrasi BLT UMKM (Dok. Shutterstock) Ilustrasi bantuan sosial, ilustrasi BLT UMKM (Dok. Shutterstock)

BLITAR, KOMPAS.com - Jumlah warga Kota Blitar penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial naik hampir 2,5 kali lipat selama pandemi Covid-19.

Lonjakan penerima beragam paket bansos itu terlihat dari kenaikan jumlah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Blitar dari 25.589 jiwa pada awal 2020 menjadi 61.155 jiwa pada awal 2021.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Priyo Istanto mengatakan, lonjakan jumlah penerima bansos terjadi akibat banyaknya pengajuan warga untuk masuk ke DTKS. Mereka terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Priyo mengungkapkan, terdapat 8.794 keluarga yang terdiri dari 25.589 warga Kota Blitar yang masuk DTKS berdasarkan pengesahan Januari 2020.

Jumlah DTKS Kota Blitar, lanjutnya, melonjak drastis di tahun 2021 menjadi 20.253 keluarga yang terdiri dari 61.155 jiwa.

Jumlah itu setara dengan 40 persen dari total populasi Kota Blitar sebanyak 150.000 jiwa.

Baca juga: 5 Hari Tinggalkan Rumah, Seorang Kakek di Blitar Ditemukan Tewas Mengapung di Sungai

"Bisa dipahami karena pandemi membuat ekonomi masyarakat menjadi sulit sehingga terjadi lonjakan penerima bansos," Priyo kepada Kompas.com, Kamis (25/11/2021).

Sembilan PNS masuk DTKS

Banyaknya jumlah pengajuan warga untuk dapat menerima bansos dari pemerintah, kata Priyo, sempat membuat Dinas Sosial Kota Blitar kewalahan dalam melakukan verifikasi.

Hal itu, menurut Priyo, menjadi sebab masuknya sembilan warga Kota Blitar yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di daftar DTKS Kota Blitar.

"Jadi ketika jumlah usulan dari RT dan RW itu banyak verifikasi yang kita lakukan sampai ada yang terlewat," jelas Priyo melalui telepon.

Selain banyaknya pengusulan nama baru untuk dimasukkan ke DTKS, lanjut Priyo, masuknya nama PNS ke DTKS juga terjadi lantaran adanya PNS yang masih berada dalam satu kartu keluarga (KK) dengan orangtuanya.

Padahal, jelasnya, orangtua PNS tersebut masuk dalam daftar DTKS.

"Ada satu kasus dimana seorang PNS masuk DTKS karena terbawa oleh ibunya yang sudah lebih dulu masuk DTKS. Jadi kebawa ibunya karena masih satu KK," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Regional
Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

Regional
Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

Regional
Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Regional
Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Regional
Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Regional
Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Regional
Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Regional
Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Regional
Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Regional
Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Regional
Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Regional
Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.