6 PNS Pemkot Blitar Terima Bansos Selama Pandemi, Ini Penjelasan Kadinsos

BLITAR, KOMPAS.com - Dinas Sosial Kota Blitar mengkonfirmasi adanya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, yang telah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi Covid-19.

Plt Kepala Dinas Sosial Priyo Istanto mengatakan, terdapat 9 orang PNS di lingkungan Pemkot Blitar yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun, kata Priyo, hanya 6 di antaranya yang menerima bansos selama pandemi Covid-19.

"Ada sembilan PNS yang masuk DTKS Kota Blitar, tapi hanya enam orang yang menerima bansos, yang tiga orang hanya masuk DTKS tapi tidak terima bansos," kata Priyo saat dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Kepala Desa Meninggal karena Covid-19, 3 Desa di Blitar Gelar Pemilihan Kades Pengganti

Dari enam PNS tersebut, Priyo menuturkan, dua orang telah menerima paket bantuan pangan (BPNT) dan empat sisanya menerima bantuan tunai (BST).

Namun Priyo tidak mengungkapkan berapa kali masing-masing dari enam PNS tersebut selama ini telah menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial itu.

Priyo juga tidak bersedia menjelaskan kenapa tiga orang PNS yang masuk daftar DTKS namun dikatakan tidak menerima bantuan.

"Saya masih tugas luar kota, saya tidak bisa memberikan detailnya," ujar Priyo.

Ditanya bekerja di dinas apa saja sembilan PNS tersebut, Priyo kembali menolak mengungkapkan.

"Saya belum bisa memerinci karena BPK juga belum ada ekspose," ujarnya.

Baca juga: Kebakaran Kelenteng Poo An Kiong Blitar, Sumber Api Diduga Berasal dari Ruang Patung Dewa-dewi

Namun, menurut Priyo, enam PNS yang telah menerima bantuan tersebut sudah menandatangani pernyataan pengunduran diri dari daftar penerima bansos.

Ditambah dengan tiga orang PNS yang masuk DTKS tapi tidak menerima bansos.

Kesembilan PNS tersebut juga telah menandatangani surat pernyataan untuk keluar dari daftar DTKS Kota Blitar.

"Sembilan orang itu sudah menandatangani surat pernyataan dan diproses dikeluarkan dari DTKS," jelasnya. 

Priyo mengatakan, temuan adanya PNS yang menerima bansos ataupun masuk DTKS berawal dari audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara menyandingkan data kependudukan dengan data DTKS Kota Blitar.

Baca juga: Soal Dugaan ASN Terima Bantuan Sosial, Begini Tanggapan Pemkot Blitar

Terdapat belasan nama yang diduga PNS dan masuk daftar DTKS. Namun setelah diverifikasi tersisa 9 orang PNS yang masuk DTKS Kota Blitar.

Isu ini mengemuka setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini pekan lalu menyebut adanya dugaan 31.624 ASN dan pensiunan turut menjadi penerima sejumlah paket bansos yang disalurkan Kementerian Sosial.